oleh

8.000-an Karyawan di PHK dan Dirumahkan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadis Nakertrans) Provinsi Papua Barat, Fredrik Saiduy mengakui pandemi virus corona (Covid-19) sangat berdampak pada keberlangsungan sejumlah perusahaan. Sebagian perusahaan terutama yang bekerja di sektor pariwisata dan perhotelah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan karyawan. “Memang diakui dampak pandemi Covid-19 terhadap keberlangsungkan perusahaan sangat terasa, seperti pendapatan menurun. Akibatnya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dan merumahkan karyawan,” tutur Saiduy kepada wartawan di Swiss-belhotel Manokwari.

Walau usahanya terpukul dengan pandemi, pihak perusahaan diminta untuk tetap memperhatikan nasib karyawan. Pemerintah dan perusahaan telah bersinergis untuk mengurangi dampak covid. “Kita berupaya pandemi ini tidak begitu berpengaruh pada karyawan,” ujarnya. Jumlah karyawan yang di-PHK dan dirumahkan selama masa pandemi Covid-18 jumlahnya cukup besar. Saiduy menyebut, sekitar 8.000 karyawan yang terkena PHK dan dirumahkan.

UMP Tak Naik Gara-gara Covid

Kadisnakertrans PB Fredrik Saiduy mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencari solusi mengurangi dampak yang dialami para pekerja/karyawan dengan memprogramkan bantuan subsidi gaji, program pra kerja maupun bantuan tunai langsung.

Provinsi Papua Barat memprogramkan Bantuan Tangan Kasih kepada 32.317 ribu pekerja formal dan informal yang terdampak Covid-19 tersebar di 13 kabupaten/kota. Bantuan ini diberikan dalam bentuk buku tabungan di BNI, BRI dan Mandiri. Tahap pertama untuk 3 bulan, April, Mei, Juni, sebesar Rp600.000 per bulan, yang telah dicairkan sejak bulan Juli sebesar Rp1.800.000. Sedangkan tahap kedua untuk 6 bulan, Juli-Desember 2020.

Ditambahkan, kondisi yang dialami perusahaan ini menjadi salah satu pertimbangan mengapa UMP tahun 2021 tak ada kenaikan atau sama dengan UMP 2020 sebesar Rp3.134.600. ‘’Kita menetapkan UMP dengan melihat kondisi sekarang, situasi pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ucap Saiduy.

Dia menuturkan, pada dasarnya pekerja menginginkan kenaikan UMP, namun di sisi lain, perusahaan mengalami kesulitan, sehingga pemerintah mencari solusi terbaik. “Jangan sampai salah satu kepentingan lain dipaksakan. Perlu dilihat ada keterkaitan dengan pihak lain,” kata dia. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed