oleh

6 Kabupaten Belum Teken NPHD Pilkada 2020

-Manokwari-745 views

MANOKWARI-Hingga saat ini baru 3 kabupaten di Provonsi Papua Barat yang menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) pelaksanaan  Pemilu serentak 2020. Ada 9 kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, tetapi baru Kabupaten Teluk Wondama, Kaimana dan Manokwari yang telah menandatangani NPHD dana Pilkada.

Sedangkan 6 kabupaten lainnya, Raja Ampat, Sorong Selatan, Fakfak, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak belum menandatangani NPHD. Padahal menurut Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, SPt, MM, KPU RI telah memberi batas waktu penandatangaan NPHD paling lambat tanggal 1 Oktober 2019.

Atkana mengatakan, tahapan Pilkada serentak 2020 secara nasional telah diluncur pada tanggal 23 September di Stadion Gelora Jakarta. Tahap awal, pengumuman syarat dukungan calon perseorangan. “KPU juga sedang menyusun anggaran hibah pemilu. Tanggal 1 Oktober merupakan limit atau batas akhir penandatanganan naskah hibah pemilu, tetapi sampai saat ini baru 3 kabupaten dari 9 kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 yang menandatangani NPHD,” jelasnya.

Ketua KPU Prov PB menghimbau kepada bupati untuk segera membahas rencana anggaran hibah Pilkada dan tandatangani naskah perjanjian. Anggaran itu untuk kebutuhan dan belanja Pilkada,” katanya.

Atkana mendapat laporan, pemerintah daerah belum menetapkan dana hibah Pilkada karena sudah berada di akhir tahun anggaran. Namun, mestinya pemerintah daerah sudah mempersiapkan lebih awal karena Pilkada serentak 2020 ini sudah menjadi agenda nasional. “Sehingga saya pikir tidak menjadi alasan untuk tidak membahas dan mengalokasikan anggaran dana hibah  Pilkada,” kata Atkana.

Atkana mengamati, selain Teluk Wondama, Kaimana dan Manokwari ada kabupaten lain yang sudah melakukan pembahasan anggaran  Pilkada tetapi belum  ditindaklanjuti dengan penandantanganan NPHD karena kesibukan bupati. “Harapan saya sebagai penyelenggara agar mari kita mendukung proses pilkada ini dengan menetapkan anggaran supaya tahapan itu bisa jalan. Pilkada butuh anggaran,’’ ujarnya.

Anggaran Pilkada masing-masing daerah berbeda-beda disesuaikan dengan harga barang, luas wilayah, tingkat kesulitan transportasi, jumlah pemilih dan lainnya. “Kami akan monitoring ke kabupaten supaya penandanganan naskah hibah dipercepat,” katanya.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed