oleh
-Manokwari-261 views

MANOKWARI-Hingga minggu kedua Desember, RAPBD Provinsi Papua Barat Tahun 2020 belum juga dibahas dalam Rapat Paripurna DPR. Politisi Senior Partai Golkar, Origenes Nauw menyoroti belum dibahasnya RAPBD 2020 yang menurutnya, kelambatan pembahasan, pengesahan APBD sangat berdampak bagi kehidupan sehari-hari masyarakat karena perputaran uang akan menumpuk di akhir tahun.


“Sehingga perputaran uang untuk menggerakan roda ekonomi keluarga akan sangat melambat. Dampaknya adalah kesejahteraan masyarakat tidak bergerak naik, sehingga tak heran kalau menurut data BPS angka kemiskinan di Papua Barat adalah tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua,” kata mantan anggota DPR Papua Barat ini.


Origenes Nau menjelaskan, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah masa satu tahun terhitung 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahunnya. Dalam PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan, bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).


APBD lanjut Ori Nauw, merupakan satu kesatuan antara pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Salah satu pekerjaan DPRD menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah fungsi penganggaran daerah, dalam konstitusi DPRD memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pihak eksekutif menjadi APBD.


Fungsi ini yang menempatkan anggota DPRD untuk terlibat dalam siklus tahunan pelaksanaan anggaran daerah yang diawali dari proses pembahasan kebihakan umum anggaran (KUA) dan PPAS. “Seiring dengan proses pelaksanaan APBD, anggota DPRD berwenang untuk melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam mendagunakan sumber daya APBD,” kata Ori Nauw.


Dijelaskan lagi, dalam rangka menjalankan fungsi anggaran, DPRD mempunyai alat kelengkapan yang bertugas mengawal perencanaan sampai disahkannya APBD yang jumlahnya triliunan rupiah. Yang menjadi permasalah saat ini menurut Ori Nauw, apakah Banggar (Badan Anggaran) DPR Papua Barat sudah melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai undang-undang atau belum, mengapa pembahasan APBD tahun 2020 terlambat dari siklus jadwal pembahasan APBD.


“Mengapa pembahasan APBD 2018, 2019, dan 2020 terlambat dan baru disahkan di akhir bulan Desember. Apakah penyebab keterlambatan pembahasan APBD tiga tahun belakangan ini karena konsolidasi dari pihak eksekutif atau karena ketidakdisiplinnya DPR Papua Barat,” katanya.
Gubernur lanjut Ori Nauw, perlu menjelaskan keterlambatan pembahasan APBD karena masyarakat Papua Barat punya hak. Masyarakat luas mungkin saja tidak paham tentang hal pembahasan APBD, tetapi sejatinya APBD terkait dengan kepentingan kehidupan masyarakat.


“Kelambatan pembahasan, pengesahan APBD sangat berdampak kepada kehidupan sehari-hari masyarakat karena perputaran uang akan menumpuk di akhir tahun,’’ ujarnya.
Dia juga menyorotim hampir semua pekerjaan fisik yang besar dikerjakan oleh pengusaha dari luar Papua karena pengusaha asli Papua belum siap. Kalau pengusaha besar berdomisili di Papua,tetapi uang yang diperoleh di Papua diinvestasikan keluar Papua.


“Dana triliunan setiap tahun di Papua Barat hanya numpang lewat saja alias dana itu terbang kembali ke daerah luar Papua barat. Dalam kondisi ini kita tidak berharap banyak ada peningkatan kesejahteraan masyarakat orang asli Papua,” katanya.


Ori Nauw berharap kepada Gubernur Papua Barat untuk mengevaluasi dan mengambil langkah tegas nenarik pejabat kurang kompoten dalam perencanaan APBD, agar visi dan misi gubernur bisa tercapai dan masyarakat tidak dikorbankan.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed