oleh

50 Hektar untuk Papua Tengah

TIMIKA – Dalam rangka percepatan pembentukan Provinsi Papua Tengah, tim pemekaran berupaya memenuhi setiap persyaratan yang harus dipenuhi. 

Mulai dari rekomendasi tertulis dari Gubernur, DPRP dan MRP hingga pelepasan lahan untuk perkantoran. 

Satu per satu syarat mulai dipenuhi, termasuk dukungan dari tokoh masyarakat. Tim pemekaran dalam hal ini Bupati Nabire, Isaias Douw sebagai ketua tim bersama Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH sebagai wakil ketua tim pemekaran, mengumpulkan tokoh masyarakat Mimika untuk sosialisasi sekaligus meminta dukungan. 

Dari pertemuan yang digelar Senin (9/12) kemarin itu tim merasa lega karena mendapat respon positif dari tokoh masyarakat. Bukan hanya untuk pembentukan Provinsi Papua Tengah, tapi dukungan Mimika sebagai ibu kota nantinya. 

Masalah persetujuan ini dianggap sudah klir. Bagi Universitas Gadjah Mada yang melakukan kajian, menganggap ini sebagai bahan penting dan pendapat dari semua warga, tokoh masyarakat, elit politik dan pemerintah dari wilayah Provinsi Papua Tengah akan dimuat dalam kajian. 

Tapi menurut Ketua Tim Peneliti, Drs Bambang Purwoko, MA yang hadir dalam pertemuan, tim kajian membutuhkan dukungan data dokumen baik dari Organisasi Perangkat Daerah seperti Bappeda, Dinas PUPR serta dinas terkait dan juga dari tokoh masyarakat. 

“Salah satu dokumen yang kami butuhkan karena ini nanti penting menjadi syarat yang harus dilampirkan untuk kelayakan calon ibu kota adalah dokumen berita acara penyerahan atau pelepasan hak ulayat kepada pemerintah daerah yang isinya adalah pelepasan satu wilayah tertentu yang direlakan bahwa nantinya di daerah itu akan dibangun perkantoran, diserahkan kepada Pemda,” katanya. 

Tim kajian bersama Bupati Mimika sudah meninjau lokasi yang sudah disiapkan. Bahkan tim sudah mengambil foto tapi harus ada bukti pelepasan adat. Namun Bambang menilai, berdasarkan rencana pengembangan Kota Timika yang disampaikan Bupati sangat bagus dan futuristik atau berorientasi masa depan. Sehingga diharapkan ada dokumen meskipun masih kasar. 

Bupati Omaleng sendiri menyatakan Pemda Mimika sudah menyiapkan lahan seluas 50 hektar. Lokasinya berada di Jalan Hasanuddin ujung. Di lokasi itu sedang dibangun infrastruktur jalan. Untuk lahan itu ia menegaskan kepada masyarakat adat agar tidak boleh menjual kepada pihak lain. “Kalau sudah jelas, Bupati bisa keluarkan izin prinsip sehingga tidak boleh sembarangan keluarkan izin atau berikan sertifikat,” tuturnya. 

Menurut Bupati Omaleng ini salah satu upaya yang dilakukan tim untuk percepatan Provinsi Papua Tengah yang diakuinya membutuhkan proses cukup panjang. Dukungan memang sudah ada tapi sebelum masuk dalam Prolegnas DPR RI maka itu dianggap masih lama. 

“Kami juga belum terima rekomendasi dari Gubernur, DPRP dan MRP. Masih butuh waktu. Setelah itu kami lampirkan dokumen dari UGM dorong ke Komisi II DPR RI. Dari situ juga mereka akan dorong ke Badan Legislasi, mereka yang akan tetapkan apakah jadi atau tidaknya,” ungkap Bupati Omaleng. 

Bupati Nabire, Isaias Douw menambahkan, mengenai persoalan tim lama dan tim baru dijelaskannya bahwa tim lama tidak diabaikan. Tim sekarang yang terdiri dari para Bupati hanya untuk mempercepat mengingat ada usulan penggabungan wilayah adat Mee Pago dan La Pago menjadi satu provinsi yakni Pegunungan Tengah. Dan itu sangat ditolak. Sehingga para bupati bertindak dan mulai bergerak supaya tidak digabung. 

Soal kesiapan lahan, ia berharap Mimika yang sudah disepakati menjadi ibu kota bisa menyanggupi itu. Kalau tidak maka bisa dialihkan ke Nabire karena sudah menyiapkan lokasi 150 hektar. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed