oleh

28 Desember , Boven Digoel Pemilu Susulan

JAYAPURA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua memutuskan pelaksanaan pemilu susulan di Boven Digoel pada  28 Desember 2020 mendatang. Keputusan ini berdasarkan hasil rapat bersama Pemda Boven Digoel, aparat keamanan dan pihak yang terkait.

Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay mengatakan, sebelumnya KPU Papua memutuskan untuk menunda pemungutan suara di Boven Digoel pada 9 Desember 2020. Hal ini disebabkan kondisi keamanan yang tidak kondusif dan masih menunggu penyelesaian sengketa putusan KPU atas pasangan Yusak Yaluwo-Yakob Waremba.

 Empat pasangan calon peserta Pilkada Boven Digoel yang ditetapkan oleh KPU Boven yaitu Martinus Wagi-Isak Bangri, Lukas Ikwaron-Lexi Wagju, Chaerul Anwar-Nathalis Kaket dan Yusak Yaluwo-Yakob Waremba. Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Boven Digoel dalam Pilkada tahun ini sebanyak 36.882 orang.

“Kami memutuskan tanggal 28 Desember karena terdapat enam item logistik yang belum tuntas dicetak. Misalnya formulir C Hasil KWK dan surat suara untuk 220 TPS di 20 distrik. Selain itu, KPUD Boven Digoel juga belum melaksanakan bimbingan teknis cara pemungutan bagi penyelenggara pemilu di 17 distrik,”ujar Ketua KPU Papua  Theodorus, Rabu (15/12).

 Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua, Amandus Situmorang mengungkapkan, penyebab terjadinya PSU di lima kabupaten yang melaksanakan Pilkada di Papua karena penggunaan sistem noken dalam pemungutan suara dan adanya oknum penyelenggara pemilu, intervensi oknum tokoh masyarakat serta warga yang mencoblos surat suara berulang kali.

 Dalam Pilkada tahun ini di Papua, lanjut Amandus, sesuai petunjuk teknis KPU Papua hanya Kabupaten Yahukimo yang diperbolehkan melaksanakan pemungutan suara dengan sistem noken.

 Sistem pemilihan noken merupakan mekanisme pemungutan suara di daerah pegunungan Papua, yakni melalui musyarawah bersama warga untuk menentukan pemimpin pilihannya. Kemudian, warga sepakat untuk memasukkan surat suara hasil pilihan bersama itu ke noken atau tas tradisional khas Papua dari rajutan akar, batang bunga anggrek, dan serat kulit kayu.

“Perbuatan oknum penyelenggara maupun warga yang menyebabkan PSU dalam Pilkada di Papua tahun ini dapat dikenakan tindak pidana pemilu. Kami akan memproses hukum pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut, ” tegas Amandus. (al)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed