oleh

250 Personel Siaga Antisipasi Pengumuman CPNS

Otis Howay,SH : Harus Ada Transparansi Pemerintah pada Rakyatnya

SORONG – Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di daerah lain di wilayah Papua Barat setelah pengumuman hasil seleksi CPNS formasi 2018, jajaran Polres Sorong Kota mengerahkan ratusan personelnya melakukan pengamanan di Kantor Wali Kota Sorong dan beberapa titik lainnya. Pantauan Radar Sorong sekitar pukul 09.00 WIT dua truk berisikan puluhan personel Polres Sorong Kota yang di back-up personel Brimob bersenjata lengkap, tiba di Kantor Wali Kota Sorong guna melakukan penjagaan dan pengamanaan yang terpusat di depan pintu masuk Kantor Walikota Sorong dan beberapa titik lainnya yang dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIT hingga pukul 17.00 WIT.

Kapolres Sorong Kota, AKBP Ary Nyoto Setiawan,S.IK,MH yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler membenarkan bahwa personelnya yang di back-up personel Brimob, melaksanakan pengamanan di sekitar lingkungan Kantor Wali Kota Sorong jelang pengumuman hasil seleksi CPNS formasi 2018. Tidak hanya di kantor Wali Kota Sorong, pengamanan juga dilakukan di 4 titik berbeda. “Iya betul kami lakukan pengamanan, dan pengamanan ini di empat titik diantaranya Kantor Wali Kota Sorong, Kantor Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kota Sorong, kediaman Wali Kota Sorong dan kediaman Kepala BKD Kota Sorong,” jelas Kapolres Sorong Kota sembari mengatakan sebanyak 250 personel Polres Sorong Kota dan personel Brimob akan mengamankan empat titik tersebut hingga pengumuman CPNS berlangsung dengan aman.

Sementara itu, belum diumumkannya hasil seleksi CPNS formasi 2018 Pemkot Sorong padahal di daerah lainnya sudah diumumkan, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat, apalagi belum ada penjelasan resmi dari Wali Kota Sorong maupun instansi teknis terkait. “Daerah lain sudah umumkan, tapi sampai hari ini Kota Sorong belum umumkan, ada apa?,” ujar Ketua LSM Forkots (Forum Komunikasi Masyarakat Kota Sorong), Otis Howay,SH kepada Radar Sorong, kemarin.

Menurut Otis Howay, harus ada transparansi antara pemerintah dengan rakyatnya, kalau bisa diumumkan secara tertulis atau dipublikasikan di media massa sehingga masyarakat pencari kerja tahu ketertundaannya karena apa, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya. “Jaman su canggih, kita bukan di jaman batu lagi, jadi kalau ada hal-hal yang mengundang banyak pertanyaan dari rakyat ya segera secara gamblang pemerintah memberikan penjelasan sehingga masyarakat tahu arah kebijakan pemerintah seperti apa,” tandasnya.

Bila tidak dijelaskan lanjut Mantan Ketua Senat Fakultas Hukum UMS Sorong ini, rakyat pencari kerja pasti bertanya-tanya dan muncul banyak spekulasi liar ada apa sampai belum diumumkan. “Jadi pemerintah daerah harus legowo menjelaskan, kalau bukan Wali Kota ya Kepada Badan Kepegawaian sebagai institusi yang terkait langsung yang bisa menjelaskan kepada rakyat, bisa melalui media massa cetak atau elektronik, sehingga masyarakat tahu ketertundaannya karena ini atau karena itu, misalnya harus nego lagi dengan MenPAN-RB kira-kira mekanismenya seperti apa, sehingga calon pencari kerja itu mereka tahu, begitu,” pungkasnya. (juh/ian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed