oleh

2021, Papua Barat Daya Dimekarkan ?

SORONG – Saat menerima kunjungan kerja DPD-RI, Senin (1/2), Wali Kota Sorong Drs.Ec. Lambert Jitmau, MM meminta agar pemekaran Provinsi Papua Barat Daya segera direalisasikan.  Dikatakannya, Kota Sorong yang dibentuk 20 tahun lalu sebagai daerah otonom, dimekarkan Provinsi Papua bukan Provinsi Papua Barat. 

Usia sudah hampir 20 tahun, dengan jumlah penduduk 380 ribu-an yang heterogen, masyarakat nusantara dari Sabang sampai Merauke meskipun terdapat perbedaan suku, agama, budaya dan ras.

Wali Kota mengatakan, hari ini ia mewakili lapisan masyarakat Sorong Raya yang terdiri dari 1 kota dan 5 Kabupaten, meminta agar Provinsi Papua Barat Daya yang beribukota di Kota Sorong segera direalisasikan. ”Kami memperjuangkan Provinsi Papua Barat Daya selama 16 tahun, semua persyaratan yang diminta menurut undang-undang telah kami penuhi,” ucap Lambert Jitmau di hadapan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan anggota DPD-RI yang melakukan kunjungan kerja di Pemkot Sorong, semalam (1/2).

Menurutnya, Papua Barat dan Papua itu pembagian provinsi hanya administrasi pemerintahan saja, tapi kami Papua itu satu dari ekor burung (Merauke,red) sampai kepala burung (Sorong). ”Kami mendapat informasi dari pusat bahwa 1 pulau ini mendapat 3 provinsi. Yang kemarin baru diusulkan, yang kemarin baru dirapatkan katanya semua ada di Papua, sedangkan Papua Barat Daya yang kita perjuangkan selama 16 tahun tidak ada. Sampai hati kah, kami hanya minta 1 saja. Kalau Papua mau diakasih 10, silahkan. Saya minta dengan hormat, sekali lagi saya minta dengan hormat pak Ketua DPD RI tolong perjuangkan sebelum palu diketok. Kalau telah diketuk berarti kami di Papua Barat ini dianaktirikan di negara ini, tidak ada kebersamaan, tidak ada pengakuan, padahal kami juga butuh,” tegas Lambert Jitmau.

Lambert mengatakan, dengan adanya Provinsi Papua Barat Daya, mempermudah proses pelayanan pemerintahan, pelayanan menyentuh masyarakat yang tinggal di lereng gunung dan lembah. ”Kata lagu kepada siapa saya mengadu, kepada siapa saya menangis, tetapi kepada Ketua DPD RI yang membawa aspirasi masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Mari kita bangun dari matahari terbit sampai matahari terbenam, mari kita sama-sama membangun negeri ini. Ini adalah keluhan, ini adalah tangisan yang saya harus sampaikan,” pungkasnya.

Menanggapi aspirasi pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang diutarakan Wali Kota Sorong, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mattalitti mengatakan DPD RI akan mengawal kepentingan daerah agar mendapat perhatian pemerintah pusat. ”Kami berharap yang disampaikan oleh Pak Wali Kota sudah 16 tahun mengusulkan kepada pemerintah pusat, kalau bisa nanti diinstruksikan ke anggota DPD yang ada di Papua Barat biar dibawa ke kami di Senayan,” kata La Nyalla Mattalitti. 

Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, berdasarkan hasil rapat DPD RI dengan pemerintah dalam hal ini adalah Wakil Presiden Rl dan Mendagri, serta berdasarkan hasil kunjungan bahwa Papua Barat layak dimekarkan menjadi dua provinsi yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Fachrul mengatakan, sesuai dengan persyaratan penetapan ibukota provinsi, maka Kota Sorong layak ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Papua Barat Daya. ”Kami melihat Kota Sorong sudah layak menjadi ibukota calon Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini berdasarkan letak geografis kelayakan dan pembangunan yang ada di Kota Sorong. Syarat ibukota provinsi semua ada di Kota Sorong,” jelasnya.

Mengenai deadline pemekaran Provinsi PBD, Fachrul Razi mengatakan kalau tidak ada halangan di tahun 2021 hal tersebut bisa terwujud dengan ditandatanganinya revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. ”Inilah persembahan Ketua DPD RI kepada Wali Kota Sorong, karena berkat belilaulah yang mendesak Wakil Presiden mau bertemu dengan DPD RI dalam rangka membahas pemekaran DOB dan menjanjikan tiga provinsi baru, yaitu 2 untuk Papua dan 1 provinsi untuk Papua Barat,” ungkapnya.

Ketua Komite I DPD-RI menyatakan, dengan adanya revisi UU 21 Tahun 2001, dipastikan di tahun 2021 Papua Barat Daya akan menjadi provinsi. ”Nanti di bagian kepala burung akan jadi 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya,” pungkasnya.

Wali Kota Sorong,Drs.Ec Lambert Jitmau,MM berterima kasih kepada Ketua dan Anggota DPD RI yang telah memperjuangkan provinsi Papua Barat Daya untuk segera dimekarkan. Informasi ini membawa angin segar bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah Sorong Raya yang sudah memimpikan adanya pemekaran provinsi.  ”Dengan adanya informasi yang disampaikan Ketua Komite I DPD RI membawa angin segar bagi kita semua,” ucap Lambert Jitmau. (zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed