oleh

Sejumlah Pejabat Dinilai belum Kompeten

KAIMANA – Bupati Kaimana Drs. Matias Mairuma saat menjawab pandangan fraksi-fraksi dewan di sidang paripurna penetapan dan pengesahan LKPD tahun anggaran 2019, Rabu (29/7) di ruang sidang DPRD Kaimana menegaskan, di Kaimana banyak pejabat yang belum berkompeten.
Hal itu ditegaskan Bupati Mairuma terkait dengan pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap realisasi belanja pegawai di tahun 2019 lalu, yang realisasi anggarannya hanya mencapai 90, 69 persen.
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar sendiri menyoroti adanya realisasi belanja pegawai di tahun anggaran 2019 lalu, dari alokasi anggaran sebesar Rp 240 miliar lebih hanya terealisasi sebesar Rp 218 miliar. Hal tersebut lebih disebabkan karena adanya kekosongan jabatan, sehingga sejumlah dana tidak terpakai untuk pembayaran tunjangan dan kegiatan sejumlah pejabat di Kaimana.
Bupati Mairuma menegaskan, dalam masa periode kepemimpinannya, sejak tahun 2016 lalu, Pemkab Kaimana diberikan ijin oleh Mendagri dan mendapatkan rekomendasi dari KASN untuk melaksanakan lelang jabatan.
“Lelang jabatan itu kami laksanakaan dengan uji kompetensi untuk jabatan eselon II. Karena itu, saat ini masih ada jabatan yang dengan status pelaksana tugas atau Plt karena dilakukan assesment test, namun terus terang, masih banyak yang belum kompeten,” ungkap bupati.
“Kendala yang dihadapi seleksi itu bisa kita laksanakan secara terbuka, namun konsekuensinya adalah pejabat dari luar Kaimana akan masuk. Untuk itu, karena pertimbangan memberdayakan anak-anak negeri, maka jalan keluar itulah yang dipakai,” lanjutnya.
Dikatakan orang nomor satu di Kaimana ini, tidak hanya berhenti sampai di situ, Pemerintah Daerah juga mengusulkan adanya kursus atau pendidikan tambahan untuk masuk ke eselon II.
Beberapa hal yang berkaitan dengan pandangan fraksi-­fraksi dewan mendapatkan respon positif dari Pemerintah Daerah, seperti belanja aset tanah milik Pemda Kaimana yang saat ini sedang dilakukan pendataan oleh Pertanahan, termasuk dengan pos belanja bantuan uang kepada masyarakat, juga berkaitan dengan peningkatan PAD pada beberapa sektor penerimaan. (fat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed