oleh

KPU R4 Gelar Bimtek Pemutakhiran Data

WAISAI- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat (R4) menggelar Peresmian dan Bimbingan Teknis (Bimtek) cara pemuktahiran data, penyusunan daftar pemilih bagi penyelenggara pemilu ditingkat bawah, yakni, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP), serta Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam
mengahadapi pelaksanaan pesta demokrasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat pada 9 Desember 2020 akan datang.

Pada kesempatan Bimtek, juga dilakukan penyerahan alat pelindung diri (APD) diantaranya, face shield, masker medis, sarung tangan, hand sanitaser, tissue, sabun cuci tangan, alat semprot serta cairan disinfektan dan seragam bagi petugas Pantarlih dalam melakukan pencoklitan pada tanggal 15 Juli 2020. Pelaksanaan Bimtek ini resmi dibuka Kepala Distrik Teluk Mayalibit, Hizkia Daam, yang dipusatkan di wilayah Zona I, Kampung Mumes, Distrik Teluk Mayalibit, Raja Ampat Jumat (10/07). Kemarin.

”Jadi sesuai jadwal, pencoklitan untuk data pemilih akan dilakukan serentak tanggal 15 Juli ini. Oleh karena itu, KPU harus mengadakan bimtek kepada petugas PPDP pada saat sebelum turun ke lapangan. Sehingga tidak terjadi kesalahan saat mendata jumlah pemilih di tingkat bawah, ”jelas Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Raja Ampat, Muslim Saifuddin,
SH, kemarin.

Lanjut menurut Muslim, proses pencoklitan daftar pemilih ini akan berlangsung selama 20 hari. Untuk itu, diharapkan kepada petugas PPDP harus door to door atau berjalan dari rumah ke rumah warga kampung, karena dalam pemutahiran data pemilih ini ada beberapa formulir yang kemudian harus diisi diantaranya seperti, model A.-KWK. A.A-KWK, A. A.1-KWK, A.A.2-KWK dan A.A.3 KWK. Formukir ini harus perlu diperhatikan petugas PPDP sebelum coklit.

Dia menjelaskan, berdasarkan PKPU Nomor 19 Tahun 2019, terkait data pemilih yang telah meninggal dunia tentu harus dicoret. Tetapi dengan catatan petugas harus dibarengi dengan bukti surat dari pihak keluarga, RT /RW ataupun kepala kampung setempat.

Ia menegaskan, apabila ditemukan data pemilih meninggal tetap dimasukan dalam daftar pemilih maka itu merupakan pelanggaran, dan diduga ada niat kurang baik dari petugas tingkat bawah.”Jadi, kepada
petugas PPDP yang lakukan pencoklitan inipun harus memakai APD yang sudah diserahkan oleh kami (KPU Kabupaten), karena Pilkada kali ini sangatlah berbeda akibat dari mewabahnya pandemi Covid-19. Maka, mau tidak mau semua petugas wajib pakai APD, jika tidak, maka akan jadi pelanggaran. (hjw)


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed