oleh

Gubernur Tak Tahu Masalah Galian C ?

-Metro-306 views

AIMAS – Dampak dari Galian C yang dikeluhkan oleh sebagian warga Kota Sorong justru tidak diketahui oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan. Ia juga membantah adanya pembiaran dari provinsi terhadap dampak Galian C yang bertahun-tahun tidak kunjung terselesaikan.

“Sepanjang kami tahu, pasti akan ditindaklanjuti cuma kalau kita tidak tau yah begitu, tidak benar kalau ada pembiaran, kalau ada masalah harusnya disampaikan biar dapat diselesaikan,” ucapnya kepada Media Kemarin (8/7). 

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong, Kelly Kambu mengungkapkan, selama ini laporan ke gubernur memang belum dilakukan, hal tersebut dikarenakan prosedur yang perlu dilalui dan harus berjenjang.

“Kalau ke gubernur memang tidak bisa langsung, harus ada laporan tertulis dan melalui prosedur, tapi kalau ke Dinas Lingkungkan Hidup Provinsi kami melakukan koordinasi,” ungkapnya kepada Radar Sorong melalui selulernya. 

Sementara banjir yang terjadi dikarenakan sedimen yang berada di irigasi, khususnya di Km 10 menurutnya bukan dikarenakan Galian C melainkan cucian pasir yang menurutnya kecil-kecil namun dikerjakan cukup banyak. Kelly juga mengungkapkan, 2 perusahaan Galian C di Km 10 memiliki izin. “Kalau yang di Km 10 itu, ada 2 perusahaan yang punya izin, di Kolam Buaya sama yang di Kampung Bugis, jadi bukan karena Galian C, tapi cucian pasir,” ungkapnya. 

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani permasalahan lingkungan, Kelly Kambu mengaku, selama ini hanya melakukan pengawasan. Penutupan cucian pasir beberapa waktu lalu juga telah dilakukan, namun kembali dibuka, dengan alasan perut. 

“Sudah pernah ditutup sekali, tapi mereka mengadu tentang perut mereka, ini sudah bicara perut, pasir yang ada itu juga membantu pembangunan di Kota bahkan informasinya ada untuk Kabupaten Sorong,” ungkapnya. 

Ia mengungkapkan, untuk menilai sejauh mana dampak lingkungan yang terjadi atas pencucian pasir tersebut, perlu dilakukan kajian secara teknis, sehingga solusi juga dapat diberikan untuk menangani permasalahan yang terjadi tersebut. 

Sementara itu, Eko dari LSM Lingkungan mengakui, laporan secara langsung ke provinsi belum dilakukan. Namun, untuk penyampaian aspirasi telah diungkapkan kepada anggota DPR provinsi saat melakukan reses perdana di Gedung Efata sekitar 4 bulan lalu. “Kalau ke gubernur memang belum, tapi unek-unek lewat anggota DPR Provinsi sudah kami lakukan, kami lengkapi dengan dokumen yang berdampak banjir dan tandatangan RT sebanyak 30 RT,” ucapnya. 

Setelah dilakukan tindaklanjut, menurut Eko, Anggota DPR Provinsi mengalami kendala untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, dikarenakan pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Selain DPR Provinsi, aspirasi tersebut telah disampaikan ke DPRD Kota Sorong, yang menurutnya menyampaikan hal sama, dimana izin untuk galian C tersebut diberikan oleh provinsi. 

“Kami juga telah menyampaikan aspirasi ke DPRD Kota Sorong, ke Ketua DPRD dan menurut beliau, yang memberikan izin tersebut provinsi,” ungkapnya. 

Sementara itu, Anggota DPRD Komisi B Kota Sorong, Syafruddin Sabonnama menyampaikan, wilayah Km 10 tersebut merupakan kawasan konservasi hutan lindung, sehingga alih fungsi hutan lindung tidak semudah itu dilakukan, karena memerlukan keputusan dari menteri. “Sampai hari ini, Kota Sorong belum mendapat informasi terkait alih fungsi itu,” tegasnya. 

Selain itu, Perusahaan Galian C untuk mendapatkan izin, harus didasari analisis dampak lingkungan, sehingga ia mempertanyakan perusahaan Galian C mendapatkan izin, sementara dampak lingkungan justru terjadi. “Ini berarti ada miss informasi,”ucapnya. 

Untuk itu, dengan masuknya pada new normal kali ini, DPRD Kota Sorong bersama dengan perwakilan masyarakat berencana akan melakukan koordinasi untuk berbicara dengan Gubernur Papua Barat. Karena, izin yang diperoleh oleh perusahaan berasal dari provinsi. 

“Kalau Gubernur bilang tidak tahu, berarti tidak ada informasi yang sampai ke beliau, untuk itu kami berencana untuk ke Manokwari agar bertemu dengan gubernur, karena gubernur perlu mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, jangan sepotong-potong,” ungkapnya. (nam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed