oleh

Revisi UU Otsus Kembalikan ke Rakyat Papua

MANOKWARI – Ketua MRP  Provinsi Papua ­Barat Maxsi Ahoren meminta agar revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dikembalikan ke MRP dan rakyat Papua. Hal ini sudah ditegaskan pada Rapat Paripurna Istimewa MRP dan MRP PB di Jayapura, Februari 2020 lalu, Rancangan UU Otsus dikembalikan ke MRP. “Rancangan UU Otsus dikembalikan kepada MRP, tidak bisa orang ­Jakarta yang kerja,” kata Maxsi Ahoren saat dimintai tanggapannya tentang rencana pemerintah pusat ­merevisi UU Nomor 21 Tahun 2001 yang akan berakhir tahun 2021.

Ditemui Radar Sorong usai menghadiri pertemuan ­dengan Menko PMK, Menkes dan  Kepala BNPB, di Aston Niu Hotel Manokwari, Selasa (7/7), Maxsi menegaskan, pihaknya tak sepakat dengan ran­cangan revisi UU Otsus yang disusun pemerintah pusat maupun Pemprov PB. Maxsi Ahoren menegaskan, Otsus bukan hanya sekedar uang tetapi masih banyak hal yang di­bicarakan terkait dengan ­nasib orang asli Papua­.

Ketua MRP PB mengatakan, pembahasan revisi UU Otsus diserahkan kepada MRP kemudian dibicarakan dengan tokoh-­tokoh masyarakat, ­tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda. Setelah dihasilkan rancangan, selanjutnya diserahkan ke­pada DPR PB untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

Maxsi Ahoren menegaskan, bila revisi UU Otsus dilakukan tanpa memperhatikan ma­sukan dari MRP, maka akan didesak untuk kembali pada Rancangan UU Otonomi ­Khusus (Otsus) Plus. “Kalau berjalan tidak sesuai yang kami sampaikan, maka kami akan tetap kembali pada RUU Otsus Plus Papua yang pernah diajukan ke pemerintah pusat,” tegas Maxsi.

Hasil Rapat Paripurna  ­Istimewa MRP dan MRP PB di Jayapura telah diserahkan ke Presiden RI Joko Widodo. Menurut Maxsi Ahoren, ­Presiden telah menjawab ­revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 dikembalikan ke Pemprov Papua dan Papua.

Pemprov Papua Barat telah menjaring aspirasi tokoh-­tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta ­akademisi untuk merevisi UU Nomor 21/2001. Namun ­menurut Ketua MRP PB, pen­jaringan aspirasi yang sudah dilakukan itu tidak sampai ke masyarakat akar rumput. “Penjaringan aspirasi tidak sampai ke akar rumput tetapi hanya di provinsi saja,” tukasnya.

Mencermati keinginan pemerintah pusat akan  mendesak untuk dilakukan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 karena pengalokasian dana Otsus berakhir tahun 2021, Ketua MRP PB mengatakan, anggaran tak terlalu penting tetapi harus menyangkut ­banyak hal. “Bagi saya anggaran itu tidak terlalu penting, tetapi bagaimana kebijakan pemerintah pusat mengatur banyak hal,’’ tandasnya.

Dalam penyusunan ran­cangan revisi UU Otsus lanjut Ketua MTP PB, pemerintah pusat harus terbuka dan melibatkan MRP PB, DPR PB ataupun tokoh-tokoh masya­rakat. Pemerintah tidak memaksakan aturan sendiri. ‘’Pemerintah harus terbuka, apa yang perlu direvisi. Peme­rintah pusat harus bertanya ke rakyat Papua untuk me­revisi UU 21 tentang Otus Papua ini,’’ pungkasnya. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed