oleh

Bebaskan Tapol Tanpa Syarat !

Unjuk Rasa Dinilai Mencoreng Jasa Pahlawan Aru

SORONG – Belasan mahasiswa yang mengatasnamakan Solidaritas Mahasiswa Aru se-Sorong Raya, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Sorong, Selasa (7/7). Dalam aksi aksinya, belasan mahasiswa menyampaikan aspirasinya yang dituangkan dalam tulisan yang dibentangkan saat aksi.

Diantaranya bertuliskan ‘Aksi ­Solidaritas Mahasiswa Aru se-Sorong Raya’, ‘Aru Untuk Papua’, ‘Hukum Indonesia jangan tumpul ke atas tapi tajam ke bawah’, ‘Bebaskan saudaraku 23 Tahanan Politik ­Fak-Fak dan 11 Tapol Sorong Tanpa Syarat’. Di spanduk lainnya bertuliskan ‘Papua Butuh Keadilan’, ‘Kami dilahirkan untuk melawan dan ­menindas ketidakadilan’, ‘Dimata Hukum kita semua sama tanpa ­kecualikan orang Papua’.

Namun aksi unjuk rasa Solidaritas Mahasiswa Aru se-Sorong Raya ini tidak didukung oleh tokoh masyarakat Kepulauan Aru, John Langer. Menurut John, seharusnya dalam melakukan aksi demo tidak membawa nama daerah, karena yang saat ini ditahan adalah Orang Papua dan tidak ada orang Aru.  “Kalau dikatakan aliansi mahasiswa ber­arti semua, termasuk maha­siswa Papua. Namun, ini tidak ada mahasiswa Papua, hanya mahasiswa Aru saja sehingga kami sangat menyesal terhadap apa yang mereka lakukan saat ini,” kata John Langer kepada Radar Sorong, kemarin.

John mempertanyakan jika unjuk rasa ini sebagai bentuk kepedulian maka kepedulian yang seperti apa. Ia tidak mempermasalahkan jika aksi tersebut bentuk dari kepedulian terhadap mahasiswa, akan tetapi harus mengatasnamakan aliansi dimana semua mahasiswa dari seluruh etnis dan suku yang ada di Kota Sorong. “Kami tidak setuju bila membawa nama daerah. Sebab, perjuangan untuk perebutan Irian Barat ini masuk ke pangkuan NKRI, penye­brangan dilakukan dari kepulauan Aru, sehingga jasa-j­asa apa yang dilakukan oleh kakak-kakak kami sebagai tentara Trikora dimana ­mereka telah berbuat untuk negara ini sekarang tercoreng oleh mahasiswa yang melakukan demo ini,” tandasnya.

Penanggung jawab aksi, Apolos Gaiteborbir menga­takan bahwa ia merasa yang terlibat dalam aksi solidaritas yang merupakan mahasiswa asal Aru, ia berpikir bahwa berdasarkan izin yang disampaikan adalah dari Solidaritas Mahasiswa bukan tentang Organisasi Ikatan keluarga Kepulauan Aru. ”Maka me­reka yang berdiri di sini adalah ­mahasiswa, jadi apa yang ­harus dipersoalkan,” ungkapnya.

Menurutnya, sejarah membuktikan bahwa antara Kepulauan Aru dan Papua ­memiliki ikatan yang bisa dilihat dari beberapa sisi, diantaranya sisi geografis tidak berbeda jauh, dari ras pun sama. Dan, hubungan ini ­pernah dijalankan melalui satu ritual adat yakni minum darah di tempurung. Oleh sebab itu dengan berdiri menyuarakan pendapat bukan melihat dari sisi sejarah ­tetapi melihat daripada sisi kemanusiaan.  ”Mereka yang diberi­kan hukuman adalah bagian daripada mahasiswa dan kami merasa ada ketidak­adilan. Kami di sini bukan menyuara­kan tentang kemerdekaan Papua tapi kami merasa ketidak­adilan,” tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Aksi, Pelipus mengatakan sudah sepantasnya apa yang tidak adil disuarakan sebab 23 Tapol di Fak-fak dan 11 Tapol di Sorong murni korban dari rasisme sehingga diharap­kan adanya pembebasan ­terhadap para tapol tanpa syarat. “Mereka belum di­bebaskan, kalau sudah di­bebaskan kami tidak mungkin berdiri di sini. Sudah jelas bahwa Tri Dharma Per­guruan Tinggi adalah penelitian, pendidikan dan pengabdian, maka disinilah kami me­ngabdi untuk menyuarakan hak ­rakyat yang menurut kami tidak adil di mata hukum,” jelasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed