oleh

Bantah Pernyataan Maximus Air

SORONG – Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Maybrat membantah pernyataan Maximus Air,SE,MM di media cetak dan online yang menyoroti DPRD Kabupaten Maybrat periode 2019-2024.

 “Menyikapi statement dari saudara Maximus Air,SE,MM selaku tokoh intelektual Maybrat di beberapa media cetak dan media elektronik bahwa pimpinan dan anggota DPRD Maybrat dalam menyampaikan saran dan masukan kepada pihak eksekutif harus melalui ruang yang diamanatkan UU yaitu melalui hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) bukan melalui media sosial, perlu kami klarifikasi bahwa ruang yang disarankan oleh saudara Maximus Air, kami sudah terus-menerus menyampaikan berulang kali pada agenda hearing atau RDP,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Maybrat, Yonas Yewen,A.Md,Tek melalui rilisnya yang diterima Radar Sorong, Selasa (7/7).

Menurutnya, hearing DPRD dengan eksekutif dilakukan berdasarkan hasil kunjungan kerja DPRD ke masing daerah pemilihan. “Kami paparkan kegiatan DPRD dengan eksekutif pada tanggal 29 April 2020 penjelasan penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Pe­nanganan Covid-19. Hearing DPRD pada tanggal 3 Maret 2020 terkait harmonisasi P3D dan Alokasi Dana DOB Maybrat Sau dan Pemilihan Kepala Kampung Serentak,” papar Politisi Muda Partai NasDem ini.

Selain itu lanjut Yonas Yewen, kunker DPRD Tanggal 25 April 2020 di Ayata mendengar laporan masyarakat terkait situasi dan kondisi keamanan di Aifat Timur.  1 April 2020 rapat dan men­dengar masukan dari masyarakat terkait pembangunan sekaligus memberikan penjelasan terkait Covid-19. Reses DPRD terkait serap aspirasi pada Kamis-­Sabtu (7-9/5) pada daerah  masing-­masing pemilihan DPRD ter­diri Zona Aifat Raya, Aitinyo Raya, Ayamaru Raya dan Yumasssesss Raya, serta RDP dengan pihak keamanan di Kumurkek terkait terkait situasi Kamtibmas Aifat Timur Raya, Aifat Selatan dan Mare.

Terkait penilaian bahwa ­Bupati Maybrat berhasil dalam implementasi pembangunan, Yewen menyatakan perlu disampaikan bahwa menurut penjelasan Bupati Maybrat saat hearing dengan DPRD bahwa dokumen RPJMP dan RPJMD belum diserahkan ke DPRD, namun visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Maybrat ­periode 2017-2022 telah ­dibaca dan juga saat kampanye pihak­nya ikut mengkampanyekan visi dan misi tersebut kepada rakyat sehingga rakyat bisa memilih pasangan SAKO. 

“Namun kami menjelaskan bahwa visi dan misi itu dijabarkan melalui RPJP, RPJMD, RKPD, RENSTRA sehingga menjadi dasar dalam pengang­garan baik melalui KUA/PPAS, RAPBD dan DPA untuk pelaksanaan program dan ke­giatan. Berbagai dokumen tersebut di setiap haering dan juga RDP kami sudah menyam­paikan namun realisasinya sampai hari ini belum,” jelasnya. 

Dia mengatakan, contoh kongkrit terkait dengan visi dan misi yaitu program ­SAPTACITA/7 Program ­Strategis Prioritas, misalnya Saptacita Keempat : menjalin kemitraan untuk mewujudkan pemerintah dan aparatur yang bersih serta bertanggungjawab dengan beberapa program prioritas diantaranya : poit (e) Program kerja sama dengan perguruan tinggi terkait untuk peningkatan SDM Maybrat, namun faktanya Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat belum memberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa Maybrat, termasuk logistik bama pasca Pandemi Covid-19. 

Ditambahkannya, dengan semangat otonomi daerah, diharapkan pelayanan dasar atau pelayanan publik harus diwujudkan dalam arah kebijakan pembangunan daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. “Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal,” pungkas Mantan Ketua BPA Yumasssesss Papua itu. (***/ian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed