oleh

Masyarakat Adat Tuntut Oknum Mahasiswa dan ASN

SORONG – Perwakilan Masyarakat Adat Kabupaten Maybrat khususnya Kampung Jitmau, akan menuntut secara adat maupun secara hukum oknum mahasiswa berinisial RP yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua Barat (AMPB) Jabodetabek dan membuat laporan ke KPK bahwa Wali Kota Sorong Lambert Jitmau diduga korupsi Rp 145,3 Milliar APBD tahun 2018.

Ratu Kampung Jitmau Maybrat, Meryam Isir menyatakan dengan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum mahasiswa berinisial RP tersebut, pihaknya akan layangkan tuntutan adat maupun tuntutan hukum. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menuntut salah satu oknum ASN berinisial YS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Sorong yang diduga turut mencemarkan nama baik Wali Kota Sorong. 

“Kami juga akan menuntut oknum Aparat Sipil Negara (ASN) yang dinilai telah mencemarkan nama baik Wali Kota Sorong Lambert Jitmau melalui media sosial Facebook. Di tanah Papua memiliki budaya dan adat masing-masing dan khusus masyarakat adat Kampung Jitmau Maybrat nama baik sangat dijunjung tinggi,” kata Meryam Isir saat jumpa pers dengan wartawan, Kamis (28/5).

Meryam mengakui, oknum ASN yang diduga mencemarkan nama baik Wali Kota Lambert Jitmau yang merupakan sosok pemimpin hebat di mata masyarakat Kampung Jitmau melalui media sosial, telah melukai hati masyarakat adat Maybrat. Oleh sebab itu, masyarakat adat Maybrat terlebih khusus Kampung Jitmau, akan menuntut oknum ASN tersebut secara adat dan juga secara hukum yang berlaku di Indonesia atas perbuatannya itu. “Kami menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tersebut sangat mencemarkan nama baik Wali Kota Lambert Jitmau sebagai pejabat Negara. Kita menilai tidak mungkin RP dan YS jalan sendiri, pasti ada kelompoknya untuk kepentingan tertentu,” tandasnya.

Menurutnya, keluarga besar Kampung Jitmau, dalam hal ini tokoh-tokoh intelektual akan menggelar pertemuan adat dan melaporkan kedua orang tersebut kepada kepolisian guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tuntutan adat masyarakat Maybrat.

Untuk prosedur tuntutan melalui adat Maybrat khususnya Kampung Jitmau, Meryam Isir menyatakan harus ada denda nama baik dalam jumlah yang tidak sedikit terhadap Wali kota Sorong. Sebab bukan hanya nama baik Wali Kota Sorong saja yang dicemarkan, namun masyarakat Adat Maybrat khususnya Kampung Jitmau pun ikut tercemar. “Kalau kita tuntut dengan adat atas pencemaran nama baik itu bayar berupa kain adat dan uang yang nanti akan dilihat berdasarkan hukum juga. Kita siap untuk hukum positive juga,” tegasnya. (juh

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed