oleh

Tolak LKPJ Bupati, Dua Fraksi Walk Out

-Metro-98 views

AIMAS– Pada Sidang Paripurna I DPRD Kabupaten Sorong masa sidang Tahun 2020 dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sorong Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan di Gedung Sekretarit DPRD Kabupaten Sorong, Sabtu (16/5), terdapat 2 fraksi yakni, Gerindra dan Noken Aspirasi yang menolak LKPJ Bupati Sorong dan memilih keluar dari sidang tersebut (walk out), sementara 3 fraksi lainnya yakni, Golkar, PDIP dan Demokrat menyetujui LKPJ tersebut. 

Pada penyampaian pendapat akhir fraksi, seluruh fraksi memberikan masukan dan menilai kinerja dari Pemerintah Kabupaten Sorong yang dianggap belum maksimal. Dimana masih cukup banyak program di lapangan yang tidak berjalan sesuai dengan rencanan yang telah disetujui. Baik dari segi infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga jaringan telekomunikasi.

Seperti yang disampaikan oleh Fraksi PDIP, menyampaikan ruas jalan di Distrik Segun yang memerlukan peningkatan jalan, karena sulitnya akses menuju beberapa kampung di distrik tersebut. Selain itu, kondisi tempat pelayanan kesehatan yang menurut fraksi PDIP, justru kurang mendapatkan perhatian, salah satunya di Puskesmas Malawili. 

Selain itu, kondisi pendidikan yang sangat memprihatinkan, baik tenaga pengajar yang hanya mendapat upah Rp 200 ribu per bulan, hingga aktivitas belajar mengajar yang tidak sepenuhnya dirasakan oleh para siswa di pedalaman. Adapun revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait lahan pertanian juga disampaikan oleh beberapa fraksi di DPRD Kabupaten Sorong.  

Adapun penolakan dari Fraksi Gerindra dan Noken Aspirasi selain banyaknya program yang tidak berjalan tersebut, penyampaian LKPJ Bupati Sorong Tahun 2019 juga tidak disertai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). 

“LKPJ yang disampaikan kepada DPRD tidak disertai dengan LPH BPK, hingga saat ini LPH BPK juga belum diterima oleh DPRD,” ucap Lewi Syalubu anggota DPRD Kabupaten Sorong yang membacakan pendapat akhir Fraksi Gerindra. 

Meski ada penolakan dari dua fraksi, LKPJ Bupati Sorong, Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Habel Yadanfle,S.Hut tetap membacakan putusan hasil sidang, dimana LKPJ Bupati Sorong Tahun Anggaran 2019 teta diterima dan disahkan. Mendengar putusan tersebut, anggota DPRD yang tergabung dalam 2 fraksi langsung memutuskan untuk wolk out dari ruang sidang. 

Menanggapi masukan maupun penolakan LKPJ tersebut, Bupati Sorong, Dr. Johny Kamuru,SH.,M.Si menyampaikan, penolakan tersebut dikarenakan beberapa fraksi yang belum memahami terkait LKPJ. Dimana, LHP sendiri menurut Bupati Sorong diberikan oleh BPK bersama dengan DPRD usai audit BPK. 

“Setelah menerima LHP, opini, baru diajukan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019, LKPJ dan LHP memang terpisah, mekanisme sidang sudah sesuai,” ucapnya.

Adapun masukan yang disampaikan oleh setiap fraksi, menurut bupati hal yang baik yang perlu dicatat oleh setiap Pimpinan Organisai Perangkat Daerah (OPD) untuk ditindaklanjuti. “Setiap masukan itu memang perlu diterima untuk ditindaklanjuti demi pembangunan daerah di Kabupaten Sorong,” tandasnya. (nam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed