oleh

Tidak Bayar THR, Terancam Denda 5 Persen

SORONG – Pengusaha yang menghindari kewajibannya memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada pekerjanya tanpa melalui mekanisme yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI) Nomor : M/6/HI.00.01/V/2020, terancam dikenakan denda 5 % dari nominal THR sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016. 

“Pemberian denda sudah diatur dalam Permenaker Nomor 06 Tahun 2016, bagi pengusaha yang sengaja atau tidak mau membayar THR akan dikenakan denda 5 %,” kata Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional Indonesia (SPNI) Kota dan Kabupaten Sorong, Piter Sagisolo kepada Radar Sorong via telepon seluler, Rabu (13/5). 

Sagisolo mengatakan, SE Menaker tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di perusahaan dalam masa Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), baru pertama kali dilakukan. SE tersebut juga ditujukan kepada gubernur yang wajib disampaikan kepada seluruh Wali Kota dan Bupati sebagai pemangku kepentingan di daerah.

“Dengan adanya surat edaran ini, kami dari SPNI Kota dan Kabupaten Sorong berharap agar perusahaan memusyawarahkan dengan para pekerja buruh terkait dengan pembayaran THR sesuai dengan yang tertuang dalam surat edaran tersebut,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar pengusaha dan pekerja berdialog untuk membicarakan terkait pembayaran THR, apakah dibayarkan secara penuh, membayar bertahap ataupun menghasilkan suatu kesepakatan hukum. “Harus disepakati bersama apabila perusahaan merasa berat,” ucapnya. 

Namun hingga kini belum ada pengusaha yang berupaya melakukan dialog dengan pekerjanya. Menurutnya, ada salah satu hotel di Kota Sorong yang pengusahanya justru menghindar untuk melakukan dialog, pihak perusahaan beralasan tidak dapat melakukan pembayaran karena wabah Covid-19 ini yang mengakibatkan tidak adanya pendapatan bagi hotel.  “Alasan dari perusahaan juga tidak tepat, karena Covid-19 ini baru berlangsung beberapa bulan, sehingga pengusaha masih mempunyai kewajiban untuk membayarkan THR tersebut. Namun, sangat disayangkan pihak hotel justru menghindar dari tanggungjawabnya,” ucapnya. 

Dijelaskan, mekanisme yang harus dilalui apabila perusahaan tidak mau membayar THR, maka pekerja buruh harus mengadu lebih dulu ke bidang pengawasan tenaga kerja di Dinas Keternagakerjaan. Bidang pengawasan tenaga kerja memiliki kewenangan menghitung, menetapkan ulang dan memerintahkan perusahaan untuk membayar sesuai dengan ketentuan Permenaker Nomor 06 Tahun 2016.  “Bidang pengawasan tenaga kerja yang nantinya akan mengambil tindakan hukum untuk melakukan pemeriksaan hingga penetapan kembali pembayaran THR itu,” tandasnya. 

Terpisah, Mediator Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Sorong, Demianus Howay,S.Sos yang ditemui di ruang kerjanya menyampaikan, melalui surat edaran tersebut telah memberikan peluang bagi pengusaha untuk lebih membuka diri dalam hal mencari mufakat untuk tujuan terbaik.  “Kami di mediator ini lebih mengutamakan dialog. Dialog itu penting, mendengarkan dari pihak pengusaha maupun dari pekerja buruh, dari dialog ini bisa dicari jalan tengahnya,” ucapnya. 

Apabila dialog tidak ditanggapi oleh pengusaha lanjut Howay, Disnaker siap menerima pengaduan buruh. Tanpa pengaduan pekerja buruh ataupun serikat pekerja, Disnaker tidak mengetahui adanya kasus di suatu perusahaan.  “Makanya kami sediakan form pengaduan yang bisa diisi oleh serikat pekerja ataupun pribadi yang kemudian diajukan untuk diselesaikan,” terangnya. (nam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed