oleh

Perketat Akses Masuk Maybrat

-Sorong Raya-3.246 views

SORONG – Pemerintah Kabupaten Maybrat memperketat akses lalulintas barang dan penumpang keluar dan atau masuk ke Kabupaten Maybrat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap orang yang masuk dan atau keluar Maybrat, terbebas dari indikasi virus corona (Covid-19). Demikian dikatakan Bupati Maybrat Drs. Bernard Sagrim,MM saat memantau aktifitas keluar masuk barang dan manusia yang diperketat gabungan petugas Tim Satgas Covid-19 di Perbatasan Athabu, baru-baru ini.

Sagrim mengatakan, upaya memperketat akses masuk Maybrat ditentang oknum atau sebagian kelompok kemasyarakat, namun langkah yang dilakukan adalah kebijakan daerah untuk keselamatan seluruh rakyat Maybrat yang ada di Kabupaten Maybrat bisa terkontrol dengan baik. “Akses masuk keluar Maybrat ini kita perketat, bukan kita tutup. Supaya betul-betul kita selektif, orang masuk-keluar ini dalam rangka apa dan yang bersangkutan harus bebas dari indikasi virus corona berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai SOP kesehatan,” kata Bernard Sagrim.

Diakuinya, saat ini fasilitas dan petugas kesehatan di Maybrat masih sangat terbatas. “Rumah sakit belum ada, tenaga dokter ahli juga belum ada, petugas kesehatan lainnya juga masih sangat terbatas. Kalau sampai ada virus ini (Covid-19) dibawa oknum yang tidak terkontrol misalnya ke wilayah Aifat Timur, jauh dan tertular di sana kan bisa berakibat fatal,” tutur Sagrim sembari menyatakan sebaiknya pemerintah bersama Tim Satgas Covid-19 mengambil langkah-langkah pencegahan dengan cara memperketat akses masuk.

Menurutnya, tugas negara melalui pemerintah di tatanan pusat sampai daerah sesuai ketentuan UUD 1945, adalah bertanggungjawab untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Melindungi yang dimaksudkan bisa dalam konteks melindungi dari ancaman negara luar, tetapi juga melindungi dalam konteks ancaman virus yang sekarang merebak dengan cepat di Indonesia. Dengan demikian, jika ada kebijakan daerah untuk memperketat akses lalu sengaja ditentang oleh oknum-oknum yang tidak menerima kebijakan pemerintah, bisa dipidanakan.  “Kalau ada oknum-oknum yang sengaja menentang kebijakan pemerintah dengan cara-cara membongkar palang atau mempersulit petugas dalam melakukan SOP kesehatan, maka yang bersangkutan bisa kita pidanakan,” tegas Sagrim.

Terkait mobilisasi logistik kebutuhan pokok yang masuk ke kabupaten Maybrat, orang nomor satu di Kabupaten Maybrat ini mengatakan bahwa tetap jalan namun harus melalui proses pemeriksaan yang ketat. (ris)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed