oleh

Kota Sorong ‘Lockdown’

SORONG – Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sample pasien dalam pengawasan (PDP) Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) oleh Balibangkes Kemenkes RI, dimana dua PDP dipastikan positif terinfeksi virus corona (Seorang diantaranya meninggal dunia beberapa hari lalu), Walikota Sorong, Drs. Ec. Lambert Jitmau,MM akhirnya mengambil kebijakan tegas. 

Walikota Sorong saat conferensi pers bersama Kapolres Sorong Kota AKBP Ary Nyoto Setiawan,S.IK,MH dan Dandim 1802/Sorong, Letkol Inf Budiman, Minggu (29/10), menyatakan menutup akses Bandara DEO Sorong dan pelabuhan untuk pelayanan komersil, terhitung mulai Minggu 29 Maret hingga 10 April 2020.

Lambert menyatakan status tanggap darurat virus corona di wilayah Pemerintah Kota Sorong. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Sorong meminta agar Satgas Penanggulangan Covid 19 Kota Sorong  segera melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan bencana virus corona secara optimal. “Pertama, menutup Bandara domine Eduard Osok untuk penerbangan komersil dari luar kota Sorong. Kedua, menutup pelabuhan laut untuk pelayanan komersil baik kapal Pelni maupun kapal perintis dari luar Kota Sorong,” jelasnya kepada wartawan, kemarin

Menurutnya, Bandara DEO dan Pelabuhan hanya dikhususkan untuk pesawat atau kapal yang mengangkut kebutuhan masyarakat dan untuk pelayanan pengiriman sampel PDP serta peralatan medis. Selain itu, penduduk Kota Sorong juga dilarang melakukan kunjungan keluar Kota Sorong. “Melarang masyarakat beraktivitas diluar rumah kecuali untuk kegiatan memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan dan melaksanakan physical distancing, menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain,” jelasnya.

Untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan virus corona,  Walikota menginstruksikan Satgas Penanggulangan Covid 19 Kota Sorong  segera mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pernyataan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni tanggal 29 Maret sampai dengan 10 April 2020 dan akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada di Kota Sorong,” tegasnya.

Di kesempatan ini, Walikota juga meminta masyarakat tidak melakukan penolakan terhadap persiapan gedung Diklat yang akan dijadikan tempat karantina untuk pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona. “Masyarakat jangan menolak, karena apabila pasien tidak mendapatkan tempat dikhawatirkan penyebaran virus semakin meluas. Lagipula, diklat tersebut hanya untuk PDP yang belum positif Covid 19. Sedangkan yang sudah terinfeksi Covid-19, akan dirawat di RS Rujukan,” imbuhnya.

Sementara itu, Satuan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Papua Barat menggelar  pertemuan dengan pihak terkait, termasuk dengan PT Pelni Manokwari, Otoritas Bandara Wilayah Papua Barat, Unit Pelaksana Bandar Udara Rendani Manokwari, untuk membicarakan tindak lanjut Instruksi Gubernur Papua Barat tentang peningkatan status Papua Barat menjadi Tanggap Darurat Wabah Virus Corona

Rapat berlangsung di Swiss-belhotel Manokwari, Sabtu (28/3) dipimpin Kepala Satuan Gugus Tugas Covid-19 Derek Ampnir didampingi Kepala Dinas  Kesehatan Provinsi Papua Barat Otto Parorongan yang juga Sekretaris Satuan Gugus Tugas Covid-19. 

Jubir Gugus Tugas Covid-19, dr. Arnold Tiniap menjelaskan, dengan peningkatan status menjadi tanggap darurat, maka langkah-langkah penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 harus lebih terarah dan tegas.  Terhitung Senin 30 Maret, semua pihak turut melakukan pengawasan atas pemberlakukan Instruksi Gubernur.

“Misalnya pemberlakukan physical distancing, mulai hari Senin pengawasannya diperketat, dikawal personel TNI dan Polri. Kita memaksa masyarakat agar mulai mengurangi aktivitas yang mengumpulkan banyak orang, jaga jarak,” ujarnya kepada wartawan.

Juga menjadi soratan, larangan orang dari luar atau tidak ber-KTP Papua Barat masuk di daerah ini, serta larangan penduduk ber-KTP Papua Barat ke daerah lain.  Banyak yang mempertanyakan mekanisme atau cara membatasi orang bepergian ataupun masuk ke Papua Barat. “Boleh keluar daerah asalnya punya alasan kuat. Keluar Papua Barat karena alasan krusial. Eksennya mulai hari Senin. Semua ini dimaksudkan agar masyarakat lebih berdiam diri, kurangi aktivitas selama 14 hari,” tuturnya.

Soal larangan orang dari luar masuk ke Papua Barat, lanjut Tiniap, mekanismenya akan dikoordinasikan dengan maskapai. Namun yang menyulitkan pengawasan bagi orang yang membeli tiket pesawat secara online. “Itu pertanyaan penting, bagaimana dengan yang beli tiket lewat online. Itu masih didiskusikan,” ucapnya.

Seperti diketahui, Gubernur Papua Barat telah mengumumkan peningkatan status Provinsi Papua Barat dari siaga bencana menjadi tanggap darurat bencana  sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan wabah virus corona secara maksimal.

Beberapa instruksi gubernur, penduduk yang bukan ber-KTP Papua Barat dilarang masuk ke wilayah Provinsi Papua Barat dan penduduk yang ber-KTP Papua Barat dilarang ke provinsi lain kecuali urusan yang sangat penting dan urgen, penduduk kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat dilarang melakukan kunjungan antar kabupaten/kota kecuali urusan yang sangat penting dan urgen.

Pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah, kecuali urusan yang sangat penting dan urgen. Melaksanakan social distancing/physical distancing atau menjaga jarak fisik saat berinteraksi dengan orang lain secara tegas dan benar. Pemerintah dan aparat keamanan akan bekerja sama untuk melakukan pengawasan arus penumpang di bandara maupun pelabuhan. (juh/lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed