oleh

Walikota Tolak Penduduk dari Luar !

-Berita Utama-1.883 views

SORONG-Walikota Sorong Drs.Ec Lambert Jitmau, MM secara tegas menolak adanya penambahan penduduk dari luar ke Kota Sorong. Walaupun berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) KTP Nasional berlaku dimana saja, namun nampaknya Walikota Sorong tidak sependapat dengan aturan tersebut. 

“Memang sesuai aturan Mendagri, KTP Nasional itu bisa berlaku dimana saja sehingga penduduk bisa pindah kemana saja. Kalau saya, saya kurang sependapat dengan itu. Biar saja penduduk di Kota Sorong yang diurus, sedangkan untuk sementara penduduk dari luar jangan diterima dulu,” tegas Lambert Jitmau usai mengikuti kegiatan Pencanangan Sensus Penduduk Tahun 2020 di Gedung Samu Siret Kota Sorong, Senin (17/2). 

Menurut Lambert, penduduk yang datang ke Kota Sorong jumlahnya jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan penduduk yang ada di Kota Sorong, sehingga tempat untuk menampung warga di Kota Sorong pun sudah semakin sempit.

Walikota mengingatkan masyarakat Kota Sorong menyiapkan diri dan menyiapkan data yang akurat untuk diberikan kepada petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong, karena data tersebut sangat penting bagi BPS dalam melakukan perhitungan jumlah penduduk khususnya di Kota Sorong dan secara nasional. “Jadi berikan data penduduk secara akurat mungkin dan jangan abal-abal, karena sensus penduduk tahun 2020 ini sudah mau dilaksanakan sehingga pelaksanaan SP2020 untuk menghasilkan data kependudukan yang valid dan akurat,” ujarnya.

Data sensus penduduk tahun 2020 sambung Lambert, dapat dimanfaatkan sebagai penyempurnaan data penduduk yang dikelola Kemendagri. “Tugas pokok kita adalah melayani masyarakat dengan baik. Kita juga harus bekerja dengan cerdas dan ikhlas serta memastikan masyarakat merasakan manfaat pembangunan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Sorong Nurhaida Sirun mengatakan, sensus penduduk tahun 2020, sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sensus Penduduk 2020, BPS melakukan inovasi dengan mengintegrasikan data Dukcapil sebagai data dasar-dasar administrasi kependudukan.

“Pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 selaras dengan seruan pemerintah dalam mewujudkan satu data Indonesia, sehingga diharapkan mampu memutuskan masalah perbedaan dalam penghitungan jumlah penduduk,” katanya seraya menambahkan pengumpulan data dalam Sensus P2020 dilakukan dengan menggunakan dua metode, online dan wawancara. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed