oleh

KPPN Sorong Kelola Anggaran Rp 4,46 Triliun

-Ekonomi-236 views

SORONG– Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas, bnertempat di Pollaris Balroom Vega Hotel Sorong, Selasa (4/2) KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Sorong bersama seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menggelar kegiatan Koordinasi Pimpinan dengan mengangkat tema pelaksanaan anggaran dan isu strategis tahun 2020.

Kegiatan ini bertujuan sebagai koordinasi dan komunikasi KPPN Sorong selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah, bersama para Pimpinan KPA untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBN 2019. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran di TA (Tahun Anggaran) 2020.

Kegiatan ini berusaha untuk menggali kendala umum yang dihadapi oleh satker serta berbagi tips bagaimana mengatasinya. Tak hanya itu, pertemuan ini juga membahas isu-isu strategis yang akan dilaksanankan di tahun 2020. Diantaranya bendahara negara bersertifikat, implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), implementasi kartu kredit pemerintah serta implementasi jabatan fungsional.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Sorong, Juanda, menyampaikan, kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan saja, namun diukur dengan Indikator Kerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

“IKPA mengukur dari 4 sisi, kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, dan pelaksanaan anggaran terhadap regulasi,” terang Juanda.

Tahun 2020 ini, KPPN Sorong mengelola pelaksanaan anggaran Rp 4,46 triliun. Besaran dana tersebut meningkat sebesar 2,29% dibandingkan denghan tahun 2019, dengan jumlah mitra kerja sebanyak 118 Satker (Satuan Kerja) yang tersebar di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat.

Sebelumnya, di tahun 2019, KPPN Sorong mengelola dana Rp 4,36 triliun dengan jumlah mitra kerja sebanyak 126 Satker dan 6 Pemeritahan Daerah di Sorong Raya. Penyerapan anggaran di tahun 2019 telah mencapai angka 95,36% atau sama dengan Rp 4,16 triliun dari total alokasi sebesar Rp 4,46 triliun. “Berdasarkan rincian, realisasi penyerapan anggaran saya katakanan sudah melampaui target nasional dengan persentase angka diatas 90%,” jelas Juanda kepada Radar Sorong.

Dalam acara tersebut, KPPN Sorong memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Satker pada 4 kategori indikator penilaian IKPA. Selain apresiasi dalam bentuk piagam penghargaan, para pemenang juga diberikan fasilitas bebas antrean dalam menerima pelayanan dari KPPN Sorong. Apresiasi tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja satuan kerja dan menunjukkan komitmen tinggi dari KPPN Sorong dalam memberikan pelayanan.

“Harapannya agar para Satker bisa melakukan optimalisasi belanja Negara dengan melakukan percepatan anggaran pengadaan lelang secara lebih awal sehingga belanja negara tidak hanya berstatus sent atau terkirim Tetapi juga delivered, artinya belanja negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara tepat guna,” tuturnya. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed