oleh

BPK Audit Awal APBD Kabupaten Raja Ampat

-Raja Ampat-223 views

WAISAI– Sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan Interim atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, menggelar Audit awal laporan pertanggungjawaban APBD Raja Ampat tahun anggaran 2019. Kegiatan tersebut berlansung di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat, Selasa (04/02).

Ketua Tim Audit BPK Provinsi Papua Barat, Gladies Tilaar mengatakan,  tujuan pemeriksaan interim ini merupakan pemeriksaan yang tidak terpisahkan dengan laporan keuangan Pemkab Raja Ampat, nantinya hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan interim ini akan menjadi satu bagian dengan laporan keuangan ketika sudah diserahkan kepada kami (BPK).

“Audit Awal ini akan berlangsung selama kurang lebih 20 hari kalender dimulai hari Senin 03 Februari lalu hingga 22 Februari 2020 kedepan,” ungkapnya

Dijelaskannya, tujuan pemeriksaan interim ini yang dilakukan adalah, pertama, memantau tindaklajut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya yang bisa kemungkinan bisa berdampak  pada penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2019.

“Jadi jika ada temuan-temuan di tahun-tahun sebelumnya yang berdampak ke kewajaran, mohon untuk segera ditindaklanjuti,”ujarnya

Tujuan kedua, menilai efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI) atas penyusunan laporan keuangan.”SPI di sini kami lebih khusus melihat kepada proses penyusunan laporan keuangannya. Lanjut, diantaranya melihat proses bisnis dari masing-masing laporan keuangan baik dari segi penganggarannya, penyajian masing-masing akun dan proses bisnis belanja masing-masing OPD di dalam APBD,”terangnya

Kemudian ketiga, pihaknya (Tim BPK) telah melakukan pengujian subtantif pada transaksi atau akun yang kemungkinan nilainya bisa berdampak kepada kewajaran laporan keuangan yang pertama pada akun kas.

Sambungnya, akun kas yang dimaksud disini baik akun Kas Daerah (Kasda), kas bendahara pengeluaran, kas bendahara penerimaan, kas dana BOS, kas dana JKN maupun kas lainnya yang perlu dilaporkan dalam laporan keuangan.

.”Ketiga, akun aset tetap, yang dilihat fokus secara interim oleh pihak kami (BPK) ada dua terkait kapitalisasi aset tetap, dalam hal ini dimana aset-aset belanja modal untuk pengadaan aset  tetap yang melebihi batas kapitalisasi tetapi belum digabungkan di kapitalisasi induknya.Yang kedua, Aset tetap yang masih bersifat gelondongan seperti halnya gedung dan mebeler,”imbuhnyaTerkait itu,  Gladies berharap seluruh pejabat terkait segera memenuhi unsur-unsur administrasi dan teknis lainnya untuk dilaporkan pada saat pemeriksaan atau audit terinci yang akan dilaksanakan pada bulan Maret dan April tahun ini.

Sementara itu, Inspektur Raja Ampat, Muhidin Tafalas mengingatkan seluruh pejabat terkait untuk tidak melakukan perjalanan Dinas ke luar Waisai.”Saya harap tidak ada yang keluar Waisai, semuanya harus berada di tempat (Waisai) agar proses pemeriksaan berjalan lancar,” harap Muhidin. (hjw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed