oleh

Pansel DPR PB Jalur Otsus Belum Berjalan

-Manokwari-185 views

MANOKWARI-Panitia Penjaringan (Panja) kabupaten/kota telah menyerahkan 33 nama calon anggota DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan atau jalur Otsus ke Panitia Seleksi (Pansel). Namun, Pansel belum bisa melaksanakan tugasnya lantaranya terjadi pergantian 2 anggota Pansel dari unsur tokoh adat yang diusulkan MRP PB dan dari unsur Kejaksaan Tinggi.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat Dr. Roberth Hammar, SH, MHum mengatakan, MRP PB telah menyerahkan nama pengganti  Maxsi Ahoren yakni Johan Warijo. Namun, SK penunjukkan Johan Warijo belum diproses lantaran menunggu nama pengganti dari Kejaksaan Tinggi.

Dr. Musafi, SH yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Papua mengundurkan diri dengan alasan telah ada Kejaksaan Tinggi Papua Barat. “Ketika kita memproses SK Johan Warijo untuk menggantikan Maxsi Ahoren, itu dari unsur Kejaksaan Tinggi mengundurkan diri. Nah, sampai hari ini kita masih menunggu nama dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat,” katanya.

Karo Hukum akan jemput bola supaya mempercepat proses seleksi calon anggota DPR PB jalur  Otsus. Hammar berencana bertandang ke kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat  untuk menyampaikan supaya Kejati menyerahkan nama calon anggota Pansel.

“Ya, kita harus jemput bola. Kalau tidak begini proses perekrutan bisa terhambat. Tahapan-tahapan harus terus berjalan. Saya akan ke Kejati sekaligus silatuhrahmi,’’ ujar Hammar.

Bila nama calon anggota Pansel dari Kejati sudah diterima, Biro Hukum langsung memproses SK pengangkatan dan disiapkan pelantikan. ‘’Bila perlu kalau hari ini sudah ada nama dari Kejati kita langsung proses SK-nya. Kalau melihat waktu sebenarnya sudah terlalu lambat. Ya, biasalah kalau ada unsur politiknya,’’ ujar Hammar.

Seperti diketahui, Pansel perekrutan calon anggota DPR PB ini dilantik 1 November 2019 lalu bersamaan dengan pelantikan  Panja (panitia penjaringan). Namun, Pansel belum bisa melaksanakan tugas lantaran masih terkendala pada anggotanya. Sebelumnya ramai dengan  polemik Ketua MRP PB Maxsi Ahoren sebagai anggota Pansel. Gubernur kemudian membatalkan SK penunjukkan Maxsi Ahoren dan meminta agar MRP menunjuk salah satu tokoh adat, sehingga ditunjuklah Johan Warijo (Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai). Hambatan kembali datang dengan mundurnya unsur dari Kejaksaan.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed