oleh

BPK Lakukan Pemeriksaan Interim LKPD 2019

-Sorong Raya-146 views

TEMINABUAN-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat akan melaksanakan pemeriksaan sementara atau pendahuluan atau interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sorong Selatan(Sorsel) tahun anggaran 2019. Pemeriksaan tersebut akan digelar selama 20 hari ke depan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim BPK RI Perwakilan Papua Barat Yudha Nopryan Dinata pada entry meeting di ruang rapat Kantor Bupati Sorsel Senin (3/2) kemarin, yang diikuti oleh Pimpinan OPD, PPK, PPTK dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemkab Sorsel.

Yudha menjelaskan, sejak tanggal 3-22Februari 2020 pihaknya akan bertugas di Teminabuan bersama 3 orang rekannyauntuk memeriksa beberapa item yakni penyusunan APBD maupun APBD Perubahan, penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dengan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), substansi belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, dan bantuan sosial (bansos). Pihaknya akan meminta data, cek fisik terbatas, wawancara serta kuisioner. Pemeriksaan ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tim BPK stand by di kantor BPKAD, namun tidak menutup kemungkinan im Pemeriksa juga akan keliling ke OPD.

Sementara itu Bupati Sorsel Samsudin Anggiluli, SE, MAP mengapresiasi dengan dilaksanakan entry meeting. Diharapkan dapat memudahkan pekerjaan Tim BPK RI Perwakilan Papua Barat.Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mendukung sepenuhnya kegiatan audit interim oleh Tim BPK denganmemberikan informasi atau data, baik data primer maupun data sekunder yang diperlukan tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Papua Barat. Seluruh pejabat atau pihak yang berkenaan dengan audit interim oleh Tim BPK RI, harus berada di tempat. Sehingga mudah dihubungi tim pemeriksaan. Terutama Pimpinan OPD tidak boleh meninggalkan tempat selama pemeriksaan interim oleh Tim BPK.

Lanjut Bupati Samsudin Anggiluli, pihaknya berharap setiap hasil temuan BPK RI segera tindaklanjuti oleh OPD maupun pihak bersangkutan. Pemkab Sorselmemperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 6 kaliberturut-turut. Hal ini selain membanggakan karena merupakan prestasi juga merupakan tanggung jawab yang berat bagi PemkabSorsel untuk tetap mempertahankan prestasi tersebut. Tim BPK juga akan mengkoreksi kalau ada LKPD yang harus diperbaiki. Oleh karena itu OPD harus memberikan data yang diminta Tim BPK dalam pemeriksaan interim.(jus)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed