oleh

Hanya 9 Kampung Layak Terima Dana Desa

MANOKWARI-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai menyalurkan Dana Desa Tahap I Tahun 2020. Sayangnya, hingga 31 Januari, baru 9 kampung dari 1.742 kampung se-Provinsi Papua Barat yang layak salur dana desa tahap 1 sebesar Rp 3.807.799.200. Sembilan kampung tersebut berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni yakni Kampung Mamuranu, Jagiro, Yansei, Meyado, Weriagar Utara, Sara, Warga Nusa I, Mekiesefeb dan Rawara.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan (Kakanwil DJPB) Provinsi Papua Barat, Hari Utomo saat konferensi pers di Gedung Keuangan Negara, Jumat (31/1) meminta kepada pemerintah kampung untuk segera mengajukan permohonan pencairan dana kampung. Tentunya, harus melengkapi persyaratan, di antaranya membuat APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung).

Dia menjelaskan, Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kian meningkat. Di tahun 2020 ini sebesar Rp 1,56 triliun, meningkat sebesar 2,9% dari TA 2019. Bahkan meningkat 247,4% jika dibandingkan dengan alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2015. Alokasi Dana Desa sebesar Rp 1,56 triliun tersebut untuk 1.742 desa di 12 kabupaten di
seluruh wilayah Provinsi Papua Barat dan akan disalurkan oleh 3 Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) yakni KPPN Manokwari, KPPN Sorong, dan KPPN Fak-Fak.

Hari Utomo menjelaskan, dalam upaya mempercepat pembangunan desa, dilakukan beberapa perubahan dalam kebijakan dana desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang berisi mengenai reformulasi pengalokasian dana desa dan penyempurnaan mekanisme penyaluran dana desa. “Reformulasi pengalokasian dana lebih berkeadilan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, affirmasi pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang masih mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi, serta alokasi kinerja kepada desa-desa dengan kinerja terbaik,” jelasnya.

Pada konferensi pers, Kanwil DJPB didampingi Kepala KPPN Manokwari Nur Fatoni dan Kasi Bank FPPN Manokwari Edi Suwarno. Kakanwil DJPB menuturkan, alokasi kinerja dana desa tahun 2020 bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja pendapatan asli desa, kinerja pengelolaan dana desa, kinerja pengentasan kemiskinan di desa, dan mendorong kinerja peningkatan status desa.

Hari Utomo menjelaskan, penyempurnaan mekanisme penyaluran dana desa sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa, merupakan tindak lanjut
arahan Presiden untuk mempercepat penyaluran dana desa yang diharapkan dapat
mempercepat pembangunan desa.

Pertama, mulai tahun 2020 penyaluran dana desa dilakukan dengan mekanisme penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan dalam tanggal dan waktu yang sama. Meskipun penyaluran langsung ke desa, pemerintah daerah tetap memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran dari desa, yang kemudian disampaikan kepada KPPN untuk diproses penyalurannya.

Dengan penyempurnaan mekanisme tersebut, diharapkan dana desa akan
lebih cepat diterima oleh desa, pengendapan dana desa di RKUD tidak akan terjadi, serta
tetap tercatat dalam APBD Pemda. “Dana desa disalurkan berdasarkan desa yang layak salur
sehingga Pemda dapat mengajukan permintaan penyaluran dana desa ke KPPN setiap minggu setelah melengkapi dokumen persyaratan penyaluran dana desa tanpa perlu menunggu semua desa siap,” ujarnya.

Kedua, porsi penyaluran dana desa mengalami perubahan dimana tahap I, II, dan III masing-masing disalurkan sebesar 40%, 40% dan 20%. Semakin besarnya persentase penyaluran di tahap I sebesar 40% menjadi harapan bahwa semakin cepat dana desa dapat dipergunakan untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun persyaratan penyaluran dana desa tahun 2020 untuk setiap tahapan adalah sebagai berikut : Tahap I meliputi: Peraturan Bupati/Wali kota tentang penetapan rincian Dana Desa, Perdes APBDesa, Surat Kuasa Pemindahbukuan, Surat Pengantar Dokumen Persyaratan, dan Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa.

Penyaluran Tahap II meliputi: Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Tahun Anggaran 2019, Laporan Realisasi Penyerapan sampai dengan tahap I tahun 2020
rata-rata minimal 50%, dan Capaian Keluaran rata-rata minimal 35%, Surat Pengantar Dokumen Persyaratan, dan Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa.

Syarat penyaluran Tahap III meliputi: Laporan Realisasi Penyerapan sampai dengan tahap II tahun 2020 rata-rata minimal 90% dan Capaian Keluaran rata-rata minimal 75%, Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting, Surat Pengantar Dokumen Persyaratan, dan Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed