oleh

Palang Sekolah, Tuntut Rp 1 Miliar

-Sorong Raya-164 views

AIMAS-Pemilik hak ulayat, Silas Osok, melakukan pemalangan SD Inpres 1 Kabupaten Sorong yang berlokasi di Jln Sorong-Klamono Km 18, Jumat (17/1) sekitar pukul 07.00 WIT. Pemalangan menggunakan bambu dan kain merah yang diikat dip agar sekolah. Akibatnya, aktifitas sekolah lumpuh, terpaksa diliburkan sementara. Pemilik hak ulayat menuntut ganti rugi senilai Rp 1 miliar.

Silas Osok mengatakan, pemalangan dilakukan karena tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong saat melakukan pembangunan sekolah diatas tanah berukuran 112 x 60 meter. “Ini merupakan tanah kelas 1 bukan kelas 2,” katanya. 

Tuntutan ganti rugi sebesar Rp 1 miliar, sudah diajukan sejak tahun 2007, namun selama 13 tahun, hingga saat ini tidak ada penyelesaian yang diterima dari Bupati Sorong. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Sorong telah membayar sebesar Rp 41,5 juta, masih tersisa Rp 985,5 juta yang dituntutnya agar segera diselesaikan. “Kami tidak mau pembayaran uang sirih pinang, kami minta bayar uang sisa ganti rugi,” tegasnya. 

Apabila tuntutannya tidak dipenuhi, Silas Osok mengatakan pemalangan sekolah akan tetap dilakukan. Pemalangan baru bisa dibuka apabila sisa ganti rugi dibayarkan. Silas mengaku juga telah mengirimkan surat ke Presiden RI, Ir. Joko Widodo untuk dapat diselesaikan. “Surat ini sudah saya kirim ke Bapak Jokowi di Jakarta,” ucapnya. 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, Kepas Kalasuat,S.Pd,M.Pd yang datang ke lokasi menyampaikan, pemalangan dilakukan kembali karena adanya surat disposisi yang diberikan oleh Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono,S.Sos,M.Si kepada Silas Osok yang bertujuan untuk dikoordinasikan kembali tanah yang dimaksud, untuk mendapatkan kesepakatan dengan pemilik adat. 

Namun, dokumen-dokumen lama yang berkaitan dengan tanah juga perlu dilengkapi untuk dilaporkan kepada Bupati Sorong, Dr. Johny Kamuru,SH,M.Si. “Surat dari Wakil Bupati keluar tanggal 16 Desember 2019, tapi pembangunan ini sudah kita koordinasikan dengan berbagai pihak untuk tetap diputuskan pembangunan,” jelasnya. 

Mengenai tuntutan Silas Osok, Kadis Pendidikan mengaku tidak dapat menyelesaikannya sendiri, perlu dirapatkan lebih dulu. “Apakah diganti rugi atau dikembalikan, itu harus kita rapatkan lebih dulu,” ucapnya. (nam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed