oleh

Kabinet Indonesia Maju ‘Tanpa’ OAP

Jubir Presiden : Jokowi Tak Pikirkan Perbedaan Suku

JAKARTA – Bila di era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kabinet kerja yang dipimpin Jokowi-JK masih ada perwakilan orang asli Papua, Yohana Yembise yang dipercaya menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lain halnya dengan era Jokowi-Ma’ruf Amin. Dari 34 menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dilantik Presiden Jokowi, Rabu (23/10), tak satupun orang asli Papua yang dipercaya menjabat Menteri.

Kurang mencoloknya perwakilan dari Papua di Kabinet Indonesia Maju menjadi perhatian publik. Istana menyebut Presiden Joko Widodo tak lagi memikirkan soal masalah suku ataupun RAS untuk urusan kabinetnya. ”Sekali lagi akan dinyatakan oleh Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak lagi kita memikirkan tentang perbedaan, baik suku, agama, ras, dan segala macam,” kata juru bicara Jokowi, Fadjroel Rachman, di Istana Merdeka, Rabu (23/10). 

Kabinet Indonesia Maju disebutnya sebagai wajah Indonesia. Tanpa melihat suku dan ras, kata Fadjroel, mereka adalah putra-putri terbaik Indonesia. ”Ini adalah wajah Indonesia, mereka adalah putra putri terbaik Indonesia tanpa harus melihat dari mana asal mereka,” tuturnya.

Untuk diketahui, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berasal dari Papua. Meski lahir di Maluku, ia menegaskan merupakan keturunan Papua dan pernah tinggal di Bumi Cenderawasih. ”Saya dari Fakfak, Papua Barat. Saya lahir di Maluku, tapi ayah saya dari sana (Fakfak),” kata Bahlil saat ditanyai soal perwakilan Papua di Kabinet Jokowi. 

Terlepas dari itu, Bahlil menegaskan bukan saatnya lagi bicara soal dikotomi. Dia mempertanyakan kapan Indonesia maju jika masih terjadi dikotomi. ”Dan masa dulu sampai hari ini kita masih bicara dikotomi? Kapan negara mau maju?” ujarnya. Bahlil merupakan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) 2015-2019. Dia lahir di Banda, Maluku Utara, 7 Agustus 1976. 

Rabu (23/10) kemarin, Presiden Jokowi resmi melantik para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dia didampingi oleh Wapres Ma’ruf Amin dalam pelantikan ini. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10). Pelantikan diawali pembacaan keppres dan kemudian dilanjutkan pengambilan sumpah para menteri.

Tokoh Papua, Thaha Al Hamid mengatakan, masyarakat tak perlu cengeng jika dalam kabinet Jokowi jilid II kali ini tak ada perwakilan orang Papua. Thaha bahkan mengatakan tak ada klausul yang menyebutkan presiden harus memilih menterinya berdasarkan suku, daerah atau wilayah setiap provinsi di Indonesia. ”Kan tak ada keharusan toh? Klausul mana yang menyebutkan itu? Jangan cengeng lah,” kata Thaha Al Hamid seperti dilansir Liputan6.com, Rabu (23/10).

Thaha yang pernah aktif di Presidium Dewan Papua menuturkan, seorang menteri yang dipilih Jokowi pasti orang yang bertanggung jawab secara nasional dan memiliki kapasitas, punya kualitas dan koneksi, serta rela berkorban.  Ia pun tak membantah bahwa banyak orang Papua yang tak setuju bahwa Bahlil Lahadalia mewakili orang Papua. ”Memang betul, Bahlil tak mewakili Papua, dia mewakili HIPMI dan dia adalah orang yang berkorban untuk Pilpres kemarin,” katanya.

Menurut Thaha, seharusnya masyarakat Papua tak perlu membesar-besarkan bahwa kabinet saat ini tak ada orang Papua. Sebab seorang menteri itu dipilih untuk mengurus secara nasional. ”Masyarakat Papua harus bersyukurlah dengan apa yang ada. Masyarakat Papua kan sudah memilih Jokowi pada Pilpres kemarin. Apakah jika tak ada menteri orang Papua terus ribut?” jelasnya.

Apalagi seorang menteri bukan mewakili per daerah. ”Ini bukan wakil DPD atau DPRD. Berpikirlah rasional dan tak usah kacau. Kemarin (kabinet Jokowi I) kan sudah ada keterwakilan orang Papua juga,” katanya.

Thaha mengajak seluruh masyarakat Papua untuk mendukung pemerintah dengan cara kerja sesuai dengan profesinya. ”Kalau anda guru, ya jadilah guru yang baik. Lalu, jika anda pegawai, jadilah pegawai yang baik, dan seterusnya. Kerja baik-baik saja lah,” katanya.

Thaha mengatakan, yang saat ini perlu dipikirkan sekarang adalah harus ada keterwakilan orang Papua justru di staf atau deputi setiap kementerian. ”Tapi yang paling mendesak saat ini adalah dukunglah Kapolda dan Pangdam di Papua agar Bumi Cenderawasih selalu aman dan kita semua hidup rukun,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya enggan berkomentar banyak terkait hal ini. Ia meminta agar masyarakat menanyakan langsung kepada  Jokowi. ”Tanya Pak Presiden saja. Saya kan orang Papua. Masak saya harus jawab sendiri,” ucap dia. (idh/elz/detikcom/liputan6)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed