oleh

20 Sektor Pembangunan Dikawal Kejaksaan

SORONG-Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) adalah bagian dari peran Intelijen Penagakan Hukum dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini. Juga sebagai peringataan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan pelaknsanaan pembangunan strategis.

Hal tersebut dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Erwin P.H Saragih,SH,MH ketika melakukan sosialisasi di terkait PPS di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong yang bertempat pada Aula Samu Siret dihadiri Wali Kota Sorong, Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM didampingi Sekda Kota Sorong Yacob Kareth dan pimpinan OPD, Selasa (22/6).

Dikatakannya ada  20 sektor pembangunan strategis yaitu ada infrastruktur jalan, perkeretaanpian, kebandarudaraan, telekomunikasi, kepelabuhanan, smelter, pengolahan air, tanggul, bendungan, pertanian, kelautan, ketenagalistrikan, energi alternatif, minyak dan gas bumi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan, pariwisata, kawasan industri, prioritas atau kawasan ekonomi khusus, pos lintas batas Negara dan sarana penunjang serta sektor lainnya.

“Ada instruksi dari Presiden bahwa kejaksaan harus mengawal proses pembangunan. Oleh karena itu, di kejaksaan ada fungsi pengamanan proyek strategis. Nah, inikan masyarakat tidak tahu, Pimpinan OPD tidak tahu. Untuk itu kami harus sosialisasikan kepada pemeritah, agar mereka tahu bahwa proyek-proyek apa saja yang perlu di dampingi. Seperti pembangunan infrastruktur, ada 20 sektor,” katanya,” katanya.

Dijelaskannya, Tindakan pengamanan pembangunan strategis yaitu kegiatan pengamanan, tidak menyoroti teknis penyerapan anggaran, melainkan berkonsentrasi pada faktor ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang dapat menghambat penyerapan anggaran, antara lain personil, materil, dan aspek perundang-undangan. Kemudian tindakan pengamanan pembangunan strategis bersifat sistem self assessment dimana pemilik dan  atau penyelenggara anggaran melakukan penghitungan sendiri terhadap adanya ancaman yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan pemerintah. 

Kemudian melakukan konsultasi dengan kejaksaan untuk dapat dilakukan kegiatan pengamanan pembangunan strategis. Dan tindakan pengamanan melalui pola koordinasi penegak hukum APIP yaitu upaya pengawasan dan tindak lanjut laporan masyarakat atau temuan dilakukan dengan mengoptimalkan perab aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP).

Sementara itu, Wali Kota Sorong, Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM mengatakan, sosialisasi peran dan fungsi Kejaksaan di setiap daerah termasuk Kota Sorong, dan ini sangat penting, jadi harus dipahami oleh stakeholder yang ada di Pemkot Sorong.

“Kepada para pejabat supaya, mereka bisa paham, dan tahu bagaimana cara mengelolah keuangan negara dan keuangan daerah, untuk membangun infrastruktur dasar di setiap daerah, yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing. Supaya mereka melaksanakan sesuatu sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Kalau hal-hal yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pasti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat bisa melakukan pengawasan, dan pihak-pihak terkait. Terima kasih kepada pak Kajari, semoga niat baik ini menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas di setiap OPD masing-masing,” katanya.(zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed