oleh

2 SSK Amankan Raker Sinode GKI

SORONG –  Ratusan gabungan personil TNI-Polri diterjunkan untuk melakukan pengamanan terbuka dan tertutup kegiatan Rapat Kerja  (Raker) ke-IV Sinode GKI di Tanah Papua yang berlangsung 16 hingga 19 Maret mendatang di Klasis Ayamaru Kabupaten Maybrat. Danrem 181/PVT Sorong, Brigjen TNI. Indra Herry mengatakan, saat pelaksanaan raker diterjunkan dua SSK atau setara dua ratus personel untuk mengamankan jalannya pelaksanaan raker.

Orang nomor satu di Korem 181/PVT ini mengatakan, diterjunkannya personel TNI untuk memastikan pelaksanaan rapat kerja berjalan aman, lancar dan tertib. “Apalagi dalam situasi Covid-19, kita semua berharap agar akses masuk arena raker benar-benar steril,” kata Danrem sembari menambahkan, wlaupun keamanan menjadi tanggungjawab aparat, namun dukungan seluruh komponen masyarakat Maybrat juga sama-sama berkontribusi menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dikatakannya, mengingat estimasi peserta kurang lebih 450 orang, sesuai arahan Pangdam XVIII/Kasuari dan Kapolda Papua terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan dan juga gangguan keamanan yang lain, sehingga pihaknya memastikan setiap peserta aman terlindungi dari akses luar selama berada di Maybrat sampai kembali ke daerah asal. “Jadi kurang lebih dua SSK-lah yang akan diperbantukan untuk mengamankan jalannya raker. Satu berbanding dua-lah (1 personil kawal dua orang peserta), kira-kira begitu,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolres Sorong Selatan, AKBP Sahat M.H. Siregar,SH memastikan bahwa kegiatan Raker IV Sinode GKI di Tanah Papua yang dilangsungkan di Maybrat, harus benar-benar berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.  Sebagai penanggungjawab teknis keamanan, Kapolres Sorsel mengatakan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, tidak hanya di arena raker, tetapi di lingkungan, juga sangat dibutuhkan. 

Kapolres Sorsel mengatakan bahwa yang terpenting adalah sama-sama menyukseskan Raker IV Sinode GKI di Tanah Papua, karena momentum raker ini akan dilakukan amandemen tata pedoman pelayanan GKI di Tanah Papua untuk berlaku dalam jangka waktu 10-20 tahun kedepan. (ris)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed