oleh

2 Perusahaan di Misool Selatan Terancam Dieksekusi Paksa

SORONG –  Dua Perusahaan yang berada di wilayah Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat yakni PT. YM dan PT. MER terancam akan ­dieksekusi secara paksa lantaran diduga tidak mengindahkan putusan Pengadilan Negeri  (PN) Sorong maupun Mahkama Agung yang meme­nangkan pihak Penggugat dalam hal ini 18 Marga atas hak Ulayat Petuanan Adat Jojau Gamta yang terdiri dari 14 pulau (objek sengketa).

 18 marga tersebut diantaranya, Wihel, Wailegi, Alkadry, Lewataka, Umbalak, Kapounon, Jemput, Hamui, Dautot, Hay, Botot, Kamousum, Moom, Fadimpo, Falon, Mjam, Mlui dan Faam. Sementara itu 14 pulau yang merupakan objek sengketa tersebut, diantaranya Pulau Batbitim, Kaleg, Gelu, Warakat Ket, Yilliet, Sapen Ni Pnu, Fiabacet, Boo dan Pulau Kanim yang dikontrak PT. MER dan pulau Kabalam, Tao, Mate, Femut dan Pulau Maga dikontrak oleh PT. YM.

 Tim Penasehat Hukum Penggugat, M Husni Setter, SH didampingi Mardin, SH menjelaskan eksekusi tersebut akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Sorong, karena harus dibicarakan perihal dari segi keamanan, transportasi dan lain sebagainya untuk bagaimana klinenya menuntut kedua perusahaan tersebut dipindahkan atau dibongkar. 

 “Yang pastinya kedua perusahaan itu harus angkat kaki dari 14 pulau objek sengketa tersebut,”jelasnya kepada awak media, Kamis (4/3). Hingga kini kedua perusahaan tidak memberikan jawaban sambung Husni dan kedua perusahaan tidak tunduk pada putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah.  Oleh sebab itu, kliennya tidak memiliki keinginan lain selain permohonan eksekusi di tahun 2020 namun dari pihak tergugat Marga B kembali melakukan perlawanan eksekusi.

“Kemarin sudah ada putusan dari PN yang menyatakan perlawanan eksekusi dinyatakan NO karena objek yang mereka ajukan berbeda dengan objek sengketa perkara asal. Jadi artinya eksekusi kami yang sempat ditangguhkan, kembali tetap berjalan,”ujarnya.

Dijelaskan Husni, klinennya menggugat (Gugatan Perdata) ke Pengadilan Negeri Sorong terhadap kedua perusahan pada awal tahun 2017 lalu karena kedua perusahaan (Tergugat II) mengontrak 14 pulau tidak melalui 18 marga namun melalui marga B (Tergugat 1) yang bukan pemilik 14 pulau tersebut. Dengan berjalannya sidang, akhirnya PN Sorong putuskan bahwa Marga B tidak memiliki hak ulayat Petuanan Adat Jojau Gamta.

“Karena kalah, pihak tergugat melakukan banding namun kalah sehingga upaya hukum lanjutan pun dilakukan yakni kasasi. Sehingga tahun 2018, keluar putusan Kasasi Mahkamah Agung dan menguatkan putusan PN Sorong. Dalam waktu 180 hari pihak tergugat tidak melakukan upaya hukum PK sehingga secara otomatis putusan tersebut sudah inkrah,”ujarnya.

 Sebelumnya, perusahaan PT.YM sudah melakukan MoU dengan pihak penggugat yang isinya adalah ketika putusan Mahkamah Agung setelah berkekuatan memenangkan salah satu pihak maka pihak tersebutlah yang akan melakukan kontrak dengan PT. YM dan pihak yang kalah harus lapang dada menerima kekalahan.

“MoU ini dilakukan pada saat putusan tingkat banding yang menguatkan putusan PN Sorong, kami pun pegang isi MoU tersebut. Harusnya, purusahaan melakukan kontrak baru dengan pemenang tapi hingga tahun 2021, perusahaan tidak melakukan kontrak baru,”ujarnya.

Padahal, tambah Husni dalam putusan PN Sorong selain memutuskan siapa yang menang dan kalah juga ada pernyataan kontrak kedua perusahaan dan marga tergugat B cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, dalam putusan PN Sorong pun menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini kepada para penggugat (18 marga) dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertainya. 

“Kami harapkan seluruh masyarakat di Raja Ampat terutama daerah Misool Selatan dan perangakat daerah lainnya harus patuh dan tunduk terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Sorong,”pungkasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed