oleh

2 Eskavator Diturunkan Perbaiki Jalan Rusak

Saflembolo : Tahun ini Belum Dianggarkan, Tapi Karena Darurat Kita Atasi 

SORONG – Imbas dari aksi pemalangan jalan rusak berlobang yang dilakukan oleh Pemuda Jembatan Puri di Jalan Jenderal Sudirman Pasar Baru pada Kamis (22/4), akhirnya terjawab dengan diturunkannya dua alat berat jenis eskavator untuk memperbaiki jalan rusak tersebut, Jumat (24/4).

PMB OPBJJ-UT Sorong

Dua eksavator diantaranya diturunkan langsung dari anggota DPR Provinsi Papua Barat, Abdullah Gazam dan Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas PU Kota Sorong, guna melakukan mengerukkan dan penghancuran jalan-jalan bergunduk dan berlobang untuk kemudian disertu dan diaspal.

Anggota DPR Provinsi Papua Barat, Abdullah Gazam menjelaskan, ia sengaja menurunkan 1 unit eksavator guna menindaklanjuti aspirasi demonstrasi yang dilakukan massa akibat kekecewaan mereka terkait jalan rusak dan berlobang yang berlangsung sudah cukup lama. ”Tindakan yang saya ambil spontanitas saya pribadi sebagai anggota DPR Papua Barat yang dipilih masyarakat Kota Sorong. Maka, saya berinisiatif menurunkan 1 alat berat dan sertu, dalam pengertian bahwa itu bersifat sementara, sekaligus sebagai solusi untuk menjawab aspirasi warga. Karena bila tidak ada solusi maka akses jalan akan tetap ditutup dan perputaran ekonomi terhambat,” jelas Abdul­lah Gazam kepada Radar Sorong, kemarin.

Tujuan awal dirinya menurunkan alat berat adalah untuk meratakan jalan yang terdapat gundukan, kemudian jalan yang berlubang akan ditutup dengan sertu yang bagus sambil menunggu dana dari pemerintah provinsi turun baru dilakukan pengaspalan, namun akhirnya Pemerintah Kota mau mengambil alih untuk melakukan pengaspalan. ”Nah, setelah dilakukan pemerataan maka sertu akan didrop keesokan harinya, tapi kembali lagi ke Pemerintah Kota yang pengaspalan atau apapun silahkan semua kembalikan  ke kepala daerah masing-masing. Tetapi saya pada intinya tidak bisa diam melihat kondisi ini, maka yang bisa kita lakukan dengan cepat dan tepat untuk bisa mengatasi persoalan yang sudah sekian lama ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang disorot masyarakat Kota Sorong lantaran tak kunjung mengambil langkah memperbaiki ruas Jalan Jenderal Sudirman. Gubernur diharapkan segera memerintahkan Dinas  PUPR untuk melakukan perbaikan ruas jalan dimaksud.

Kepala Dinas PUPR, Heri G Saflembolo mengakui perbaikan atau pemeliharaan ruas Jalan Jenderal Sudirman di Kota Sorong merupakan kewenangan Provinsi Papua Barat. Menurut dia, perbaikan jalan tersebut sebenarnya sudah selesai, namun saat musim hujan terjadi genangan air akibat tersumbatnya saluran. “Ya, itu (Jalan Sudirman) kewenangan provinsi. Sebenarnya (perbaikan) sudah selesai, tetapi kemarin itu ada beberapa saluran yang tersumbat,” tutur Saflembolo kepada wartawan.

Menurut Saflembolo, pihaknya sudah beberapa kali berkoordinasi dengan OPD terkait di Kota Sorong. Dalam waktu dekat akan segera dilakukan penanganan. “Mungkin dalam waktu dekat kita lakukan penanganan, kita sudah lakukan koordinasi,” tuturnya. 

Walau mengaku akan segera dilakukan penanganan dalam waktu dekat, saat ditanyai anggarannya, Kadis PUPR mengatakan, tahun 2021 ini belum dialokasikan anggaran perbaikan. Namun karena sifatnya darurat, perbaikan Jalan Sudirman di Kota Sorong akan dilaksanakan segera. “Belum ada anggarannya tahun 2021. Karena belum (anggaran), mungkin kita anggarkan ke depan. Tapi dalam waktu dekat ini kita akan atasi dulu secara darurat karena itu memang tanggung jawab kita di  provinsi,” ucapnya.

Tak hanya di Kota Sorong, banyaknya lubang di ruas jalan juga ditemui di Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat. Paling parah di ruas Jalan Esau Sesa hingga Jalan Trikora Arfai. Kendaraan yang melintas di Jalan Trikora Arfai depatnya di depan Kantor BRI Unit Arfai perlu ekstra hati-hati, pada kiri-kanan badan jalan terdapat lubang cukup besar. Kondisi jalan berlubang dimanfaatkan sejumlah pemuda untuk mendapatkan uang. Mereka menutup lubang jalan, baik menggunakan semen maupun tanah, namun meminta sumbangan sukarela ke para pengguna jalan. Ulah penarikan sumbangan di tengah jalan ini menimbulkan permasalahan baru, yakni kemacetan. Para pengendara tak bisa berbuat banyak kalau kegiatan seperti ini dilakukan.

Kadis PUPR mengatakan, Jalan Esau Sesa dan Jalan Trikora Arfai merupakan ruan nasional. Pihak telah berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Papua Barat. ‘’Kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Balai Pelaksana Jalan Nasional karena ruas jalan itu kewenangan mereka,’’ tutur Saflembolo.

BPJN telah menyiapkan kontrak pekerjaan penanganan perbaikan/pemeliharaan Jalan Esau Sesa-Trikora Arfai. Kadis PUPR juga menilai, ruas jalan dimaksud sudah saatnya ditangani. ‘’Sekarang mereka (BPJN) sedang mempersiapkan kontrak. Dalam waktu dekat mereka akan  laksanakan,’’ tutur Kadis PU.

Dia mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan BPJN agar kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jalan dan jembatan tetap berjalan. Pemerintah berkewajiban menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas. ‘’Jadi, yang berkaitan dengan kewenangan kita koordinasi terus, supaya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan ruas  jalan tetap berjalan,’’ tandasnya. (juh/lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed