oleh

Tak Pakai Masker Rasanya Ada Yang Kurang

Sebelum pandemi virus corona (Covid-19) pemakaian masker sangat jarang, hanya umum digunakan petugas medis atau kebersihan menghindari bau busuk. Namun di tengah pademi sekarang ini memakai masker telah menjadi kebiasaan baru.

Ada yang memakai masker karena atas kesadaran sendiri agar terhindari dari penularan virus corona. Namun tak sedikit yang terpaksa memakai masker karena takut terkena razia penertiban yang saat ini sedang digalakkan pemerintah maupun jajaran TNI, Polri lewat Operasi Yustisi  Pendisiplinan Protokol Kesehatan.

Sama seperti di daerah lainnya, di Manokwari, Provinsi Papua Barat juga memberlakukan wajib pakai masker di luar rumah. Memang belum diterapkan sanksi denda uang, tapi keberadaan anggota polisi dan TNI hampir setiap hari di tepi jalan yang menggelar Operasi Yustisi sudah cukup membuat takut warga.

Pengendara sepeda motor yang tak memakai masker dihentikan dan ditegur secara lisan maupun tertulis agar memakai masker. Pada beberapa kali operasi, polisi menyediakan masker gratis dibagikan kepada pengendara.

Terlepas dari unsur pemaksaan, pemakaian masker sudah menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat. Di jalan-jalan dalam kota, rata-rata pengendara sepeda motor maupun penumpangnya memakai masker.

Demikian di pusat-pusat berbelanjaan, supermarket, tokoh, pasar tradisional umumnya warga memakai masker. Namun tak sedikit juga tak memakai masker dengan alasan lupa.

Fadel, warga Wosi mengakui, baginya memakai masker kini seperti sudah menjadi kebiasaan baru. Dia beberapa kali lupa memakai masker saat berkendaraan.  Saat perjalanan dan sudah jauh dari rumah merasakan ada yang kurang, ternyata mulut dan hidungnya tak ditutup masker. ‘’Sudah jadi kebiasaan baru. Kalau tidak pakai masker seperti ada yang kurang. Jadi balik lagi ke rumah ambil masker,’’ ujar Fadel.

Di beberapa pusat berbelanjaan maupun kantor pemerintah, BUMN mewajibkan pengunjung wajib memakai masker. Seperti di Supermarket Hadi, ada karyawan yang berjaga-jaga di  depan pintu masuk. Warga yang tak memakai masker tak diperbolehkan masuk. Hal serupa juga diterapkan di kantor perbankan, semua wajib pakai masker dan mencuci tangan.

Di pasar tradisional, Pasar Sanggeng dan Pasar Wosi kondisinya hampir serupa. Sebagian besar para pedagang maupun mengunjung memakai masker.  Personel polisi maupun dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sering turun melakukan razia di pasar.

Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Papua Barat, Kombes Pol Tri Atmodjo Marawasianto mengatakan, setelah beberapa hari melaksanakan Operasi Yustisi, masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya memakai masker. Operasi Yustisi digelar setiap hari, lokasi berpindah-pindah.

Karo Ops mengatakan, pihaknya akan terus-menerus mendisplinkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Para pelanggar, pengendara  yang tidak memakai masker ditegur dan namanya dicatat, sekaligus diberikan masker secara gratis. Sudah lebih dari 10.000 orang pelanggar yang ditegur.

Masyarakat di perkotaan menutur Tri Atmodjo memiliki kesadaran lebih tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan dibanding warga di kawasan penyanggah kota. Selain itu, personel kepolisian di wilayah penyanggah tersebut jumlahnya terbatas.

Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun pemerintah kabupaten/kota sudah menerbitkan Pergub (Peraturan Gubernur) terkait penerapan protokol kesehatan serta ketentuan sanksinya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat punya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.

Ada sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan, perorangan didenda Rp25.000. Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggungjawab tempat dan fasilitas umum disanksi teguran lisan dan tertulis, denda administratif sebesar Rp250.000, sampai penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat, Dr. Roberh Hammar, SH,MHum menjelaskan, pelaksanaan, penerapan sanksi akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerjasama dengan TNI, Kepolisian, Kejaksaan serta satuan tugas dan lembaga lainnya. Dalam penentuan sanksi terjadi perbedaan atar  kabupaten/kota. Bila terjadi pertentangan maka Pergublah yang dipakai, sesuai tingkatan hirarki pemerintahan.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed