oleh

14 Pejabat-Tokoh Awali Vaksinasi Covid

MANOKWARI – Sebanyak 14 pejabat, tokoh agama dan tokoh pemuda di Manokwari, ­Papua Barat mendapatkan vaksi virus corona (Covid-19) pada pencanangan, Kamis (14/1) di RSUD Provinsi Papua Barat. Dari 14 orang tersebut, Wakil Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Papua ­Barat, Witono,SH,MHum mendapatkan suntikan pertama, diikuti pejabat lainnya.

Sebenarnya Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa berada di urutan pertama divaksin. Namun batal menjadi yang pertama disuntik vaksin lantaran hasil pemeriksaan tekanan darah menggunakan tensimeter digital tekanan darah melebihi 120/60. Pengukuran tekanan darah Pangdam diulang menggunakan tensimeter manual dan hasilnya normal, sehingga penyutikan vaksin dilakukan.

Pencanangan vaksinasi Covid-19 dilakukan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, dihadiri Pangdam, Wakapolda Brigjen Pol. Patrige Renwarin, Kabinda Brigjen TNI Hardani Lukitanta, Wakakati, Plt Bupati Manokwari Drs. Edi Budoyo, dan pejabat lainnya. Pencanangan ditandai penyerahan vaksin yang diterima Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Otto Parorongan, serta penyematan rompi kepada petugas vaksinasi (vaksinator).

Pejabat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19, yakni, Pangdam, Wakajati, Dirbinmas Polda Papua Barat Kombes Pol. Bagiyo Hadi Kurniyanto, Kadis Kesehatan Provinsi Papua Barat Otto Parorongan, Kaban Kesbangpol Provinsi Papua Barat Dr. Baesara Wael, Direktur RSUD PB dr. Arnold Tiniap, Dewan Adat Papua Barat Wilayah Dobery Zakarias Horota, Kepala Kantor Pos Manokwari Dedy Metroy, FKUB Katolik Yanuarius Venbes, Syafrin Tiranda dari PGGP, FKUB Hindu Pande Nyoman Puraka dan dari FKUB Budha Nurdep.

Kepala BPBD Provinsi Papua Barat, Derek Ampnir,SSos yang juga menjabat Ketua Pelaksana Satgas Covid-19, serta Sekretaris PRB Napolen Fakdawer, sebenarnya juga termasuk dalam daftar penerima vaksin perdana. Keduanya batal disuntik vaksin karena bermasalah pada riwayat kesehatan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ada 4 meja yang disediakan untuk tahapan pelaksanaan vaksinasi, yakni meja registrasi,  meja skrining, para peserta dilakukan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik sederhana seperti tekanan darah, suhu tubuh, identitas komorbid, melakukan skrining menggunakan aplikasi P-care, dan peserta menandatangani informed consent.

Selanjutnya meja ketiga pelaksanaan penyutikan vaksin. Petugas medis menggunakan APD level 2, penyuntikan vaksin secara intramuscular sebanyak 0,5 ml di lengan kiri. Serta menjaga keempat dilakukan observasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkininan terjadinya KIPI.

Gubernur menyampaikan selamat kepada pejabat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah mendapatkan vaksi tahap pertama. Dia berharap, semua masyarakat mau disuntik vaksin  yang rencananya akan berlangsung hingga Maret 2022. “Kalau kemarin Bapak Presiden menjadi penerima pertama vaksin, maka hari ini ada 14 tokoh di daerah menjadi penerima vaksin pertama,” tutur Gubernur.

Momen vaksinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik atas vaksin yang sempat diragukan. “Saya ucapkan terima kasih kepada para tokoh terdiri dari unsur Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat telah memberi contoh yang baik,” ucap Gubernur.

Pada tahap pertama, Papua Barat telah menerima 7.160 dosis vaksin Covid-19 yang diperuntukkan bagi 3.387 tenaga kesehatan di Manokwari, Kota Sorong dan Manokwari Selatan. Sedangkan 10 kabupaten lainnya akan menyusul pada termin  kedua. Gubernur berharap target 70 persen dari populasi di Papua Barat untuk menerima vaksin dapat terealisasi sehingga terbentuk  kekebalan kelompok dalam pengendalian Covid-19. Setelah di Manokwari, pencanangan vaksinasi akan dilaksanakan di Kota Sorong dan Manokwari.

Tokoh Adat : Vaksinasi Covid Tak Boleh Dipaksakan

Sementara itu, Tokoh Adat Lintas Suku Papua, Melkianus Osok menyarankan Pemerintah Kota Sorong dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Sorong agar tidak memaksa masyarakat melakukan vaksinasi covid-19 atau vaksin Sinovac.  Dikatakannya, vaksin Sinovac masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat.  ”Berkaitan dengan hal tersebut, saya sarankan masyarakat Kota Sorong agar tidak dipaksa untuk melakukan vaksinasi ini, tergantung siapa-siapa saja yang layak menggunakan vaksin ini,” ucap Melkianus Osok. 

Dikatakannya, jangan sampai karena vaksin ini dipaksakan terhadap orang-orang yang memiliki penyakit tertentu dan mengakibatkan risiko yang fatal, siapa yang bertanggung jawab. “Nah ini perlu pertimbangan besar dari Pak Wali Kota Sorong, karena beberapa hari akan kita bahas terkait vaksinisasi untuk launching nanti bisa menjadi pertimbangan. Saya kira itu, dan saya mendukung vaksinisasi ini,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Sorong, Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM mengatakan bahwa  ada benarnya dengan saran dari tokoh masyarakat dan tokoh adat bahwa tidak boleh memaksakan vaksin terhadap masyarakat yang enggan divaksin, karena ketika terjadi dampak yang buruk maka akan menjadi hal yang fatal sehingga berimbas pada pemerintah kota Sorong. 

”Saya setuju dengan sarannya. Artinya niat baik dari semua warga negara ini dihargai. Kita di Kota Sorong hari ini yang vaksin silahkan dan yang tidak mau juga silahkan, tidak bisa dipaksakan karena saya pertimbangkan jika tiba-tiba terjadi sesuatu atau apapun itu, jangan sampai mereka pikul mayat bawa ke Walikota atau ke Kapolres. Itu pernah terjadi di Kota Sorong bahkan 4 kali saya alami sebelum Kapolres sekarang. Jadi saran dari pak Osok harapkan tidak terjadi sesuatu, kita berdoa semoga semua aman-aman,” ucapnya.  (lm/zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed