oleh

12 Kepala Suku Temui Kajari

SORONG – Forum Lintas Suku Asli Papua Raya Kota Sorong yang terdiri dari ­Kepala Suku Moi Melki Osok, Kepala Suku Maybrat Yeremias Nauw, Kepala Suku Tehit ­Daniel Salamuk, Kepala Suku Imekko Amos Massi, Kepala Suku Manokwari Gustaf Ramar, Kepala Suku Fakfak Hendrik Uberi, Kepala Suku Biak ­Hengky Korwa, Kepala Suku ­Nabire Andreas Adii, Kepala Suku Wamena Welem Kabag, Kepala Suku Yapen Waropen Jordan Nussy, ­Kepala Suku Jayapura Agub Ongge dan Kepala Suku Merauke Paulus Komenop, menemui Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong, Senin (22/3) guna menyampaikan pernya­taan dukungan adat dan pernyataan sikap adat. 

Kepala Suku Biak, Hengky Korwa mengatakan, pihaknya bertemu dengan Kajari Sorong didampingi Kasi Intel. “Kami ketemu dengan bapak Kajari Sorong dengan Kasi intel di ruang rapat mereka. Tujuan kami datang kesana untuk menyampaikan dukungan adat terhadap penegakan hukum di wilayah adat Bomberai di wilayah Papua. Jadi tadi yang datang hadir lengkap dan yang menandatangani surat pernyataan ini,” kata Hengky Korwa saat jumpa pers, Senin (22/3).

Dia menyebutkan, surat pernyataan dukungan adat, salah satunya Forum Lintas Suku Asli Papua Raya Kota Sorong Wilayah Adat Bomberai menyatakan dukungan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dalam tugas penegakan hukum di wilayah Bomberai tanah Papua Sorong Raya. “Kami Forum Lintas Suku Asli Papua Raya Kota Sorong wilayah mendukung dan menghormati institusi Kejari Sorong bekerja professional untuk semua perkara tanpa diskriminasi politik,” tegasnya.

Dia juga menyampaikan beberapa pernyataan sikap adat yaitu berdasarkan prinsip-prinsip dan falsafah hidup berbudaya dalam tatanan nilai-nilai sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial antropologi. “Suku-suku bangsa Papua yang mendiami wilayah adat Bomberai menolak dengan tegas pendekatan hukum yang bersifat provokatif, intimidatif dan politis yang diorganisir oleh kelompok kepentingan tertentu tanpa menghormati projustisia berdasarkan asas kebenaran dan keadilan yang dinamis, objektif realistis dan akuntabel sesuai kode etik profesi dan norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum negara Republik Indonesia,” sebutnya.

Hengky Korwa dengan tegas menyatakan Forum Lintas Suku Asli Papua Raya Kota Sorong menolak adanya pergelaran demonstrasi oleh para demonstran non Papua yang memaksakan kehendak politiknya kepada Kejaksaan Negeri Sorong untuk memeriksa dan menetapkan status tersangka terhadap anak adat Papua yang sedang menjabat kepala daerah dalam tugas penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanaan pembangunaan, tanpa ada pendekatan penegakan hukum yang proporsional berdasarkan prosedur penegakan hukum yang berlaku dalam sistem hukum negara Indonesia karena hal ini sangat melecehkan harkat dan martabat identitas dan jati diri anak adat Papua sesuai sistem kepemimpinan adat dalam kehidupan sosial budaya dan sosial antropologi di tanah Papua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed