oleh

MRPB Dorong Aturan Kepala Daerah Harus OAP

-Sorong Raya-460 views

KAIMANA – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) terus mendorong agar aturan atau regulasi terkait dengan kepala daerah yakni Bupati dan Walikota, harus Orang Asli Papua atau OAP. Sehingga MRPB beberapa waktu belakangan ini, melalui perwakilan masing-masing daerah terus melakukan kunjungan atau safari ke daerah yang berada di Provinsi Papua Barat.


Kaimana juga merupakan salah satu daerah, yang tak luput dari kunjungan perwakilan MRPB. Tujuan dari safari atau kunjungan ke daerah tak lain, yakni untuk menyerap aspirasi dari masyarakat adat, terkait dengan calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Hasil pertemuan yang dilakukan di Kabupaten Kaimana, masyarakat Kaimana pada umumnya mengharapkan agar calon Bupati dan Wakil bupati Kaimana harus merupakan Orang Asli Papua (OAP).


”Semua daerah di Papua Barat kami kunjungi, kalau pertemuan kami dengan masyarakat di Kaimana kemarin, mereka minta agar calon Bupati dan wakil Bupati Kaimana harus Orang Asli Papua. Dan berdasarkan informasi terakhir yang kami peroleh, dari hasil pertemuan di setiap daerah rata – rata menginginkan hal yang sama,” Jelas Anggota MRPB perwakilan Kaimana, Amirudin Sabuku kepada wartawan di Kaimana, Sabtu (12/10) lalu.


Dikatakan, hampir rata – rata masyarakat di daerah Papua Barat tidak menginginkan adanya pengakuan maupun pengangkatan anak adat untuk orang non Papua. Secara otomatis yang berhak mencalonkan diri, mereka yang memiliki latar belakang serta turunan Orang Asli Papua. Artinya orang asli Papua yang dimaksud adalah, Orang Asli Papua yang betul – betul memiliki garis keturunan. Serta marganya asli kabupaten/kota di mana dirinya maju, selain itu juga orang Papua yang marganya ada di Papua Barat.


“Jadi kami sangat berharap untuk pengakuan anak angkat atau yang biasa kami sebut anak Adat tidak diakomodir. Serta tolong berikan kepecayaan pada, saudara – saudara kami orang asli Papua, disetiap daerah. Karena mereka yang memahami, lebih mengetahui serta lebih memaknai dan merasakan apa yang terjadi didaerah mereka masing-masing,”terangnya.
Dalam keterangannya juga Sabuku mengatakan, jika hasil aspirasi ini akan ditampung untuk memperkaya bahan yang telah ada. Untuk kemudian nantinya, akan dibawa ke Jakarta dan disampaikan ke Presiden paling terlambat pertengahan bulan ini. Dirinya juga berharap, sebelum pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang sudah ada regulasi atau aturan terkait dengan soal kepala dan wakil kepala daerah adalah OAP.
”Untuk saat ini yang sudah diatur hanya untuk Gubernur, oleh karena itu kami juga mengharapkan dukungan doa dari semua masyarakat adat di wilayah Bomberai dan Doberai agar proses ini bisa berjalan lancar. Dan disetujui, sehingga secepatnya bisa keluarkan demi kepentingan Orang Asli Papua yang ada di Papua Barat,” Pungkasnya. (fat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed