oleh

Serahkan Aset Tanpa Syarat !

-Berita Utama-1.059 views

KPK Dorong Penyerahan Aset Kabupaten Sorong ke Kota Sorong

MANOKWARI – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendorong Pemerintah Kabupaten Sorong agar segera menyerahkan aset kepada Pemerintah Kota Sorong. Sejak Kota Sorong dimekarkan dari wilayah Kabupaten Sorong, ada sejumlah aset yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Sorong.

Koordinator Wilayah VIII Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Adliansyah Malik Nasution mengatakan, dirinya telah mengumpulkan jajaran Pemkab Sorong dan Pemkot Sorong supaya segera menuntaskan penyerahan aset. ‘’Tadi malam saya sudah kumpulkan (Pemkab Sorong dan Pemkot Sorong) untuk segera serahkan aset,” kata Adliansyah pada Rapat Koordinasi Gerakan Penertiban Aset dan Optimalisasi Pendapatan Daerah, di kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (9/10).

Adliansyah menegaskan, penyerahan aset dari Pemkab Sorong ke Pemkot Sorong ini tanpa syarat. Tak ada dalam undang-undang penyerahan aset harus ada syarat. Mestinya penyerahan aset ini dilakukan sejak awal. “Serahkan tanpa syarat. Padahal itu kan bukan aset kita (pribadi). Ada potensi pelanggaran. Tak ada hebatnya tahan-tahan aset. Apa susahnya tinggal diserahkan, termasuk dari Pemkab Sorong kepada Pemerintah Kota Sorong,” ujarnya dengan logat Medan.

Ia meminta Pemkab Sorong segera menyerahkan aset kepada Pemkot Sorong. Bila Pemkab Sorong terus menahan asset, tak menutupi kemungkinan penanganannya bakal diserahkan ke Kejaksaan. ‘’Jadi, beberapa aset yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Sorong, Insya Allah untuk segera diserahkan semuanya. Kalau nggak, saya serahkan ke Pak Kajati,” tegasnya. Koordinator Korsupgah menyatakan, aset yang belum diserahkan di antaranya rumah sakit, lahan mall. Bila sudah ada kerjasama pengelola mall dengan Pemkab Sorong, maka segera pula dialihkan ke Pemkot Sorong.

Rapat Koordinasi Gerakan Penertiban Aset dan Optimalisasi Pendapatan Daerah dihadiri Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Heffinur, Sekda  Papua Barat Drs Nathaniel Mandacan, para Bupati/Walikota, Kakanwil BPN  Provinsi Papua Barat Toto Sutantono, pada Kepala Kejaksaan Negeri se-Papua Barat serta pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) Pemprov Papua Barat.

Dalam rakor ini juga dilakukan penandantangan penyerahan aset dari Pemerintah  Sorong Selatan kepada Kabupaten Maybrat bernilai Rp 8,5 miliar. Juga ada penyerahan P3D (Personel, Pendanaan, Prasarana dan Dokumen)  sebagai dampak dari pelimpahan kewenangan urusan pendidikan menengah (SMA/SMK), sektor kehutanan, kelautan perikanan dan pertambangan dari 13 kabupaten/kota kepada Provinsi Papua Barat.

Total aset dari 13 kabupaten/kota ke Pemprov Papua Barat sebesar Rp 4,6 Triliun. Aset yang diserahkan ini berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan raya, irigasi, aset tetap lainnya  serta konstruksi dalam pengerjaan. “Penyerahan P3D dari kabupaten/kota ke provinsi ini sudah lama tak beres-beres. Sekarang baru dilakukan pelimpahan aset.  Jadi, provinsi akan menerima aset sebesar 4,6 triliun,” tandasnya. Adliansyah menyampaikan terima kasih kepada gubernur dan para bupati/walikota yang telah berkomitmen melaksanakan penertiban aset. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed