oleh

Kantor DPRD Kabsor Dipalang

AIMAS – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong dipalang oleh pemilik hak ulayat, Salmon Osok, Rabu (9/10) sekitar pukul 07.30 WIT. Pemalangan terkait tuntutan ganti rugi lahan yang digunakan untuk pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Sorong oleh Pemerintah Kabupaten Sorong.  Salmon Osok mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sorong bersama 5 warga untuk melakukan pemalangan di depan pagar Kantor DPRD Kabupaten Sorong menggunakan bambu, lalu meninggalkan kantor DPRD Kabupaten Sorong. 

Berselang 1 jam kemudian, Salmon Osok kembali mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sorong, yang selanjutnya dilakukan negosiasi bersama dengan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan DPRD Kabupaten Sorong, Sisilia Yekwam,  agar pemalangan tersebut dibuka.  Berdasarkan hasil negosiasi, DPRD Kabupaten Sorong akan menjadwalkan pertemuan kembali dengan Salmon Osok untuk membahas ganti rugi lahan tersebut.  Setelah negosiasi, Salmon Osok kemudian membuka palang kantor.

Sebelum melakukan pemalangan, Salmon Osok telah memberikan surat pemberitahuan lebih dulu yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Sorong dengan tebusan Bupati Sorong dan Polres Sorong pada tanggal 2 Oktober, namun surat tersebut tidak ditindaklanjuti hingga akhirnya dilakukan pemalangan. 

Sekertaris DPRD Kabupaten Sorong, Marten Luther Pajala,S.IP,MSi membenarkan adanya surat tersebut, namun surat yang masuk hanya sebatas surat dan tidak sempat untuk bertemu dengan Salmon Osok. Untuk itu, dalam waktu dekat, ia akan memanggil kembali Salmon Osok untuk membicarakan tuntutan sekaligus mencari solusi yang terbaik.

Sekwan mengakui, tuntutan ganti rugi DPRD Kabupaten Sorong sudah sejak zaman Sekwan sebelumnya, yang menurutnya memang belum dilunasi. Nilai ganti rugi yang dicantumkan pada surat yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Sorong, sebesar Rp 1 Miliar. Menurut Sekwan, perlu dipastikan kembali kebenarannya dengan memanggil Salmon Osok dan juga berdasarkan dokumen yang perlu diperiksa kembali. 

“Berdasarkan suratnya, perjanjian waktu itu mereka meminta Rp 1 Miliar, tapi belum bisa kita pastikan karena harus periksa dokumen kembali dan memastikan kebenaran perjanjian tersebut dengan memanggil kembali Salmon Osok untuk mengetahui berapa yang sudah dilunasi dan yang belum,” terang Sekwan Kabupaten Sorong kepada wartawan usai palang dibuka. 

Marten mengatakan, jika tuntutan tersebut benar ada yang belum dibayarkan, maka diupayakan untuk tetap dianggarkan tahun 2020, karena anggaran perubahan tahun 2019 telah disahkan dan memang tidak dianggarkan untuk biaya pelepasan tahan DPRD Kabupaten Sorong. (nam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed