oleh

Penandatanganan NPHD R4 Masih Ngambang

WAISAI – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Raja Ampat pada prinsipnya telah siap melaksanakan tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2020, namun tentunya harus didukung dari penganggaran dana hibah oleh pemerintah daerah, dengan Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal ini disampaikan Komisioner KPUD Raja Ampat, Divisi Hukum dan Pengawasan, Muslim Saifuddin, SH kepada sejumlah wartawan di Waisai, Raja Ampat, Selasa (8/10). 

  “Sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan dari pemerintah daerah, kapan kami duduk bersama membahas dan merasionalisasikan pengajuan anggaran yang diajukan dari kami kepada pemerintah daerah,”bebernya.

  Menurutnya, anggaran yang diajukan itu sebagai acuan pelaksanaan Pemilukada untuk tahun 2020, ketika pemerintah daerah merasa keberatan ataupun menyetujui dengan jumlah besaran yang diajukan KPU.”Maka disitu ada ruang yang namanya pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk kita merasionalisasikan jumlah besaran anggaran yang bisa diberikan kepada KPU untuk Pemilukada tahun 2020,” jelasnya.

  Oleh sebab itu perlu ditekankan bahwa NPHD tidak bisa ditandatangani bila tidak didahului dengan proses pembahasan antara KPU dengan TPAD dari pemerintah daerah. Proses pembahasan ini perlu karena untuk menjaga netralitas sehingga nantinya tidak ada satu penilaian masyarakat yang menyatakan bahwa KPU ini bekerja untuk menguntungkan pemerintah daerah ataupun sebaliknya disitulah tujuan pembahasan anggaran itu dilakukan.”Jadi tidak serta merta kita ajukan anggaran langsung pemerintah daerah maunya semua sudah siap mari kita tanda tangan tidak begitu, harus dibahas dirasionalisasikan bersama anggota KPU yang saat ini masih aktif,” tegasnya.

  Sementara itu, kata Muslim sebenarnya batas waktu untuk penandatanganan NPHD yang diultimatum baik dalam Permendagri maupun dalam surat edaran dan beberapa regulasi lainnya, itu harus dilakukan secara serentak pada tanggal 1 Oktober 2019 lalu, itu seharusnya dilakukan.

  “Menjawab itu pimpinan KPU sudah melakukan koordinasi bersama dengan pihak sekretariat sekitar 1 atau 2 kali bertemu dengan kepala daerah Bupati Raja Ampat sendiri, kemudian saya sendiri selaku pelaksana tugas yang menandatangani dan kirimkan surat hampir sekitar satu bulan untuk meminta waktu duduk bersama-sama pemerintah daerah, kapan pemerintah daerah punya kesiapan waktu, tetapi sampai saat ini balasannyapun tidak ada,” terangnya.

  Muslim menambahkan anggaran yang diajukan kepada pemerintah daerah itu kurang lebih sekitar Rp 55 miliar, kalau memang pemerintah daerah merasa keberatan akan jumlah anggaran ini, mari duduk bersama dan membahas otomatis akan dipaparkan.”Tujuan pertama pembahasan itukan bertujuan agar  jangan sampai muncul image bahwa kenapa harus didahului dengan pembahasan, jangan sampai muncul image tiba-tiba mau tanda tangan. Berarti penilaiannya bahwa KPU hanya mencari keuntungan, makanya image itu harus dihilangkan,” ujarnya.

  Lanjut tambahnya sampai saat ini dirinya tidak paham apakah pemda sendiri sengaja mengulur waktu atau ada kesibukan lain, pihaknya tidak tahu sampai ditingkatan itu, hanya saja menurutnya pemilukada itu sangat penting bagi pemda sendiri, sehingga tidak salah ketika Ketua KPU Provinsi mengeluarkan pernyataan bahwa termasuk Kabupaten Raja Ampat terancam tidak sampai pada pelaksanaan Pilkada, karena hal-hal seperti ini. Hal ini jangan sampai sama seperti salah satu contoh KPU Mansel yang hanya dipanggil Pemda pada saat menandatangani NPHD tanpa pembahasan akhirnya dibatalkan karena itu tidak bisa dan akan memunculkan bias yang lebih jauh.”Untuk itu sudah menjadi komitmen kami bahwa proses penandatanganan NPHD harus didahului dengan pembahasan. Disitu baru kita lihat anggaran tersebut bisa naik atau bisa turun, dasar mau menguranginya apa dan dasar mau menambah apa, semua itu ada standarisasinya berdasarkan peraturan dan regulasi yang ada, bukan menetapkan sepihak, tapi harus duduk bersama, “ imbuhnya.

  Sembari berharap deadline waktu dari tahapan ini yaitu paling kurang dalam pertengahan Oktober ini sudah harus bisa, karena sekitar pada tanggal 20 hingga 26 Oktober itu ada tahapan calon perseorangan.”Sehubungan dengan surat yang sudah ditujukan kepada pihak Pemda, kalau sampai TPHD tidak dirasionalisasikan atau dibahas bersama dan tidak ditandatangani bersama anggaran yang kita ajukan, maka secara berjenjang akan kami laporkan ke Provinsi bahwa kesiapan Pemilukada di Kabupaten Raja Ampat tidak ada,”tandasnya.(hjw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed