oleh

Jadi Tanggung jawab Bersama, Gubernur Soroti Masalah Sosial

-Manokwari-71 views

MANOKWARI-Pembangunan kesehateraan sosial dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kelompok masalah kesehjateraan sosial (PMKS) atau kelompok marginal seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku serta korban bencana.

Gubernur Papua Barat Drs Domiggus Mandacan pada Rapat Koordinasi Pembenahan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Selasa (8/10) mengatakan, perhatian terhadap masalah sosial ini menjadi tanggung jawab bersama.

“Bagaimana menyikapi dinamika permasalahan kesejahteraan sosial dan kesenjangan sosial yang terjadi dan semakin bermunculan sesuai dengan perkembangan zaman,” kata Gubernur.

Pemerintah lanjut Gubernur, sudah banyak melakukan dalam mengatasi masalah sosial melalui program. Namun kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas dalam pendanaan APBD, mengakibatkan daya jangkau pelayanan sosial bagi PMKS sangat terbatas.

Dalam kondisi keterbatasan anggaran, Gubernur meminta pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan tepat sasaran. “Hal ini sangat penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu perlu didukung data  yang akurat,  terpadu dan informasi merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam merumuskan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian,’’ ujar Gubernur.

Dalam merespon amanat pembangunan bidang kesejahteraan sosial, lanjut Gubernur,Gubernur mengajak semua komponen agar bersama-sama mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua Barat, Membangun Dengan Hari,  Mempersatukan Dengan Kasih, Menuju Papua Barat  yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat.

“Dimana seluruh  misinya diarahkan pada upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayahdan lapisan masyarakat serta dapat memanfaatkan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Hal yang perlu dilakukan, menghasilkan data yang akurat sebagai acuan pelaksanaan program penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial sehingga program pembangunan tepat sasaran. kedua, perlunya pengembangan jejaring kerja di antara bidfang kesejaheraan sosial, seperti antara pemerintah daerah dengan DPRD, lembaga yudikatif, organisasi non pemerintah dan antara organisasi perangkat daerah.

“Hal ini agar  upaya penanggulangan kemiskinan, penanganan masalah sosial dan upaya perlindungan masalah sosial bagi PMKS dapat dilaksanakan lebih terarah, terencana, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan,’’ tambah Gubernur.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed