oleh

Selesaikan Masalah Papua, Buat 2 KKR dan Evaluasi UU Otsus

SORONG – Sebagai salah satu generasi muda yang lahir di era setelah Pepera, kemudian belajar sendiri tentang sejarah Papua, Julian Kelly Kambu, ST,M.Si mengatakan bahwa persoalan-persoalan yang saat ini timbul sebenarnya sudah terjadi pada tahun 1998, dimana saat itu krisis ekonomi, muatan-muatan yang sekarang dibicarakan itu pernah juga dibicarakan tahun 1998, perdebatan sengit, pertarungannya sengit, korbannya juga terjadi dimana-mana, menimbulkan luka batin, gejolak yang cukup tajam.

  ”Bahkan sampai muncul antara sesama kita di tahun 1998 ada 2 kelompok, yang pertama disebut ikut kelompok Irian (Ikut Republik Indonesia Anti Netherland), dan teman-teman di sana disebut ikut IPAR (Ikut Papua Anti Republik). Saat itu sesama kita saling jual menjual,”ujar Kelly Kambu kepada Radar Sorong kemarin. 

  Dikatakan bahwa Dialog yang dilakukan baru-baru ini ada 60 orang yang sudah bertemu Presiden Jokowi di Istana, tapi anehnya Gubernur Papua dan Papua Barat pun tidak tahu, padahal gubernur itu orang kepercayaan presiden, jadi siapa yang bermain ini? harusnya dikoordinir dengan baik, formatnya diatur kalau bisa dibagi secara baik perwilayah, dibagi 7 wilayah adat diakomodir secara baik, pemerintah siapkan anggaran, dari wilayah ini mau menyampaikan apa, wilayah itu mau menyampaikan apa, dibuat pertemuan 7 suku duduk bersama. 

“Kalau saya melihat persoalan saat ini sudah terakomodir secara baik di dalam UU Otsus (Otonomi Khusus), Otsus ini sebenarnya sebuah kemerdekaan bagi rakyat Papua, karena ini adalah kewenangan khusus yang diberikan untuk menata dan mengatur serta mengurus diri sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat Papua,”tegasnya. 

  Dan ini kata Kelly Kambu perbedaan yang sangat luar biasa, sehingga kalau dilihat dari hierarki dimana UUD 45, kemudian UU Otsus baru undang-undang (UU) lainnya, special general dari UU ini kedudukan UU Otsus lebih tinggi, jadi sebenarnya rakyat Papua sudah merdeka di dalam Undang-undang Otsus ini. Dimana UU Otsus ini bisa menjawab semua perdebatan Papua masa lalu, dan dia mengakomodir bagaimana membangun masa depan Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”Cuma persoalan hari ini adalah Otsus ini yang dilihat hanya uang, kami juga prihatin kepada pemerintah pusat, karena 19 tahun berotonomi khusus  dari tahun 2001 belum ada peraturan pelaksananya. UU Otsus ditetapkan tanggal 21 November 2001, harusnya 2 tahun setelah Otsus dikeluarkan peraturan pelaksana, itu ada di dalam pasal 75 UU Otsus, artinya bahwa tahun 2003 harusnya sudah ada peraturan pelaksana. Kenyataannya sampai sekarang tidak ada peraturan pelaksananya, sehingga bagaimana daerah ini mau menyusun sebuah Perdasi (Peraturan Daerah Provinsi) dan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) untuk menterjemahkan kekhususan yang ada. Yang kedua, UU yang bersifat sektoral itu menabrak bahkan kekuatannya lebih mendominasi  kekuatan UU Otsus, sehingga UU Otsus itu tidak punya taring dan tidak berdaya, di pasal 74 menyatakan semua UU yang tidak bertentangan UU  bisa berlaku, ini berbahaya harusnya pasal ini direvisi, ada satu statemen dalam pasal itu bahwa semua UU yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR  itu harus mengacu kepada daerah-daerah yang mendapatkan kewenangan khusus seperti Aceh, Papua, Yogyakarta dan Jakarta, ini harus mengacu pada kekhususan atau keistimewaan yang ada tidak boleh melebihi,” ujar Kelly Kambu yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Kota Sorong. 

   Dikatakan bahwa persoalan saat ini ribut akibat berbagai luka bathin, kekecewaan  satu generasi yang melihat langsung penderitaan, pembantaian, yang kemudian itu tersimpan, dan untuk menyelesaikan ini tidak cukup hanya dalam waktu 1 hari. “Kita tidak bisa membuat aksi damai yang bersifat semu, kan tidak punya nilai juga, jadi damai dengan membangun perdamaian abadi sebagaimana dimuat dalam alinea terakhir pembukaan UUD 1945, perdamaian abadi itu kita harus menyelesaikan semua persoalan dengan baik, sudah ada kajian roadmap dari LIPI, pemerintah bisa melihat itu, dan ada juga buku disertasi DR. Jaap Solossa, M.Si yang kemudian dibukukan, menjadi sebuah buku bahwa Otsus untuk mengangkat Harkat dan Martabat Rakyat Papua dalam bingkai NKRI,” ungkapnya. 

   Kelly menjelaskan bahwa pemerintah tidak usah khawatir dengan Papua, karena budaya Papua salah satunya ada orang mau bayar mas kawin pun bisa pakai bendera merah putih. Artinya bahwa merah putih itu budaya, adat, sehingga pemerintah tidak perlu khawatir dengan Papua, terus harus menyelesaikan semua persoalan dengan moncong senjata, selama menggunakan penyelesaian dengan moncong senjata selama itu pula tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan luka batin dan ini akan membuat infeksi.”Sehingga kita berharap pendekatan aksi damai yang sedang dibangun di mana – mana itu baik, tapi jangan itu hanya paksaan karena ada faktor keamanan, tapi biarlah damai itu mengalir,”terangnya. 

   Oleh karena itu Kelly Kambu minta kepada gubernur dan semua kepala daerah untuk membuat 2 KKR, KKR yang pertama yaitu Kebaktian Kebangunan Rohani, dan KKR yang kedua yakni pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 

  “Untuk Kebaktian Kebangunan Rohani mungkin kita mendatangkan bapak pendeta dengan penyanyi-penyanyi rohani, untuk membangun moral ini kembali, kita buat di Lapangan Hocky tapi versinya ibadah, karena hanya dengan ibadah saja yang bisa membangkitkan moral pengampunan itu bisa dilepaskan, tidak ada perdamaian tanpa keadilan, dan tidak ada keadilan tanpa kejujuran. Artinya persoalan Papua bukan persoalan satu dua hari tapi persoalan yang cukup panjang. Sehingga kami juga berharap kepada pemerintah untuk dapat membuat kajian-kajian yang kemudian dibuatkan dalam mata pelajaran kurikulum sejarah, sehingga bisa meluruskan kepada generasi ini,”terangnya. 

  Dikatakan Kelly bahwa generasi milenial hari ini mereka ‘berkelahi’ tentang sejarah yang mungkin mereka juga tidak baca, dimana sejarah yang dibelokkan perlu diluruskan selagi para pelaku-pelaku sejarahnya masih ada. Para pelaku sejarah salah satunya Freddy Numberi, mungkin dibandingkan dengan pelaku sejarah yang lain, biarkan mereka berdebat tentang sejarah meluruskannya dimana dengan data dan dokumen yang ada, mungkin juga yang ada di pemerintah mari dibukakan dan diluruskan.”Mari kita berdamai, harus ada perdamaian dengan Allah, perdamaian dengan sesama, perdamaian dengan alam, karena tidak ada perdamaian tidak ada masa depan, kalau orang bilang kita monyet  itu urusan dia, karena kalau kita melepaskan pengampunan maka kutuk itu akan jatuh di sana, jadi jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan, mari kita jaga kota kita, Kota Sorong ini kita jaga kedamaian sesama kita karena kita diciptakan sama, tidak ada kelas A kelas B di dalam Negara ini semua kita sama. Saya minta pemerintah segera mengevaluasi total UU Otsus, sehingga pelaksanaan kekhususan ini benar-benar tampil beda, karena sampai saat ini tidak ada yang beda,”tegasnya.(akh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed