oleh

Tokoh Papua Minta Jokowi Mekarkan Papua

Mendagri Jamin Pelaksanaan UU Otsus di Papua Dilanjutkan

JAKARTA – Saat mengundang tokoh Papua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk melakukan pemekaran di 5 wilayah di Papua dan Papua Barat. Menko Polhukam Wiranto mengatakan permintaan tersebut masih ditampung Jokowi. ”Ya tunggu aja, kan baru diajukan ke Presiden. Presiden tentu ada kebijakan-kebijakan beliau untuk merespons itu, jangan tanya sekarang. Itu semua kan baru masukan. Presiden menampung masukan itu,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Permintaan itu disampaikan tokoh Papua, Abisai Rollo, dan tertuang dalam 10 permintaan yang diserahkan ke Jokowi. Jokowi juga sempat merespons permintaan itu. ”Beberapa memang langsung beliau jawab. Soal pemekaran, beliau mengatakan nanti akan ada satu pertimbangan-pertimbangan apakah dua apakah tiga, kan begitu. Kita lihat saja nanti,” ujar Wiranto.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan tidak bisa melakukan pemekaran terhadap 5 wilayah di Papua dan Papua Barat. Namun ia masih mengkaji jika pemekaran dilakukan di 2-3 wilayah. ”Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tapi bapak menyampaikan, tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya, tapi mungkin tidak lima dulu. Mungkin kalau nggak 2, 3. Ini kan perlu ada kajian,” ujar Jokowi di Istana Negara.

Sementara itu, terkait masa berlaku UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua akan berakhir pada 2021, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pelaksanaan UU Otsus akan dilanjutkan. ”Kalau dilanjutkan, saya jamin pasti dilanjutkan. Soal bentuk evaluasi belum bisa disampaikan karena harus duduk bersama Kemenkeu dan Bappenas,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Tjahjo mengatakan Kemendagri sudah membuat evaluasi kajian otsus dan akan disampaikan kepada Kemenkeu dan Bappenas. Namun evaluasi akan dilakukan untuk program otsus tersebut. ”Yang penting kami sudah membuat evaluasi kajian mengenai otsus dan nanti kami akan duduk bersama dengan tim Kemenkeu. Sebab, dananya dari sana dan Bappenas,” ujar Tjahjo.

Program dari dana otsus akan dibuat agar lebih merata. Penggunaan dana otsus selama ini ditentukan melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). ”Nanti kita memberikan imbauan kepada gubernur ada sektor skala prioritas yang harus dipenuhi. Kesehatan, pendidikan, masalah perumahan, termasuk bantuan operasional yang lebih memadai kepada tokoh adat atau asosiasi tokoh adat di Papua, forum umat beragama di Papua ini menjadi penting,” papar Tjahjo.

Permintaan untuk merevisi UU Otsus merupakan satu dari sepuluh poin yang disampaikan tokoh-tokoh Papua saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan saat digelarnya pertemuan di Istana Negara siang tadi. ”Beliau belum jawab dan saya pikir itu mungkin nanti disampaikan Pak Gubernur. Tapi 9 poin adalah sesuatu yang luar biasa yang kita boleh bersyukur kepada Tuhan dan kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden,” ujar Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo seusai pertemuan di Kantor Presiden.

Abisai Rollo juga menyoroti sepak terjang Benny Wenda. Abisai menyebut Benny tidak memiliki kewenangan ikut campur masalah kedaulatan Republik Indonesia.  ”Beliau mungkin sekarang, dari media dikatakan beliau WN Swiss sehingga beliau tidak punya hak untuk mengatur NKRI dan tidak punya hak untuk mengatur tanah Papua karena tanah Papua bagian dari NKRI,” ujar Abisai di Kantor Presiden, Selasa (10/9).

Abisai merupakan salah satu perwakilan yang diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana hari ini. Abisai menegaskan bahwa NKRI sudah final. ”Saya asli Kota Jayapura, dan kita Indonesia. Kita NKRI harga mati,” ujar Abisai. 

Keterlibatan Benny di rusuh-rusuh Papua telah dijelaskan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Benny sengaja mendalangi rusuh Papua dengan harapan isu itu bisa diangkat di forum Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) dan Sidang Majelis Umum PBB pada 23 dan 24 September.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan, Benny kehilangan kewarganegaraannya karena suda lima tahun berada di negara lain tanpa melapor ke otoritas Indonesia. Benny kini ada di Oxford, Inggris. Wiranto mengatakan Benny Wenda kini mendapat permanent resident dari pemerintah Inggris. Benny jadi warga kehormatan Kota Oxford. ”Saat ini mendapatkan permanent resident dari pemerintah Inggris dan diangkat jadi warga kehormatan Kota Oxford, bukan kehormatan Kerajaan Inggris ya, tapi kehormatan dari Kota Oxford,” kata Wiranto dalam jumpa pers di gedung Kemenko Polhukam, Kamis (5/9) lalu. (fdn/dkp/jbr/detikcom)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed