oleh

PTSP Kaimana Monitoring Perusahaan di 3 Distrik

-Sorong Raya-244 views

KAIMANA – Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan menyelesaikan beberapa persoalan, yang dialami oleh perusahaan yang saat ini sementara beroperasi di Kabupaten Kaimana. Meliputi wilayah distrik, yakni  Distrik Kaimana, Distrik Arguni Atas dan Distrik Buruway. 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana, melakukan pengawasan dan monitoring. Langkah ini diambil oleh pihak PTSP, untuk memaksimalkan pendapatan atau PAD, Kabupaten Kaimana, yang diambil dari pajak dan retribusi perusahaan.  

“Saat turun lapangan, kita sesuaikan dengan aturan Perka Nomor 7 untuk menjawab Perda Nomor 6 terkait proses perijinan, adminsitrasi dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim teknis dari OPD. Dalam pengawasan ini memang kalau kami menemukan ada kendala atau persoalan, maka tugas kita untuk meluruskan. Bagaimana supaya kita bisa menindaklanjuti persoalan tersebut dan harus ada solusi untuk kendala maupun persoalan tersebut,” Jelas Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal, Sofyan Alwi, ST ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, Jumat (6/9). 

Dikatakannya, kurang lebih ada 6 perusahaan yang sudah didatangi oleh pihak PTSP dalam tugas pengawasannya ini. Dan saat diminta untuk menunjukan kelengkapan administrasi, sebagai dasar hukum untuk melakukan operasi di Kabupaten Kaimana, pihak perusahaan mempunyai dokumen dan administrasi yang lengkap. 

“Ketika kami turun kelapangan maka perusahaan juga menyerahkan atau menunjukkan administrasinya maupun dokumen lainnya terkait dengan perusahaan tersebut. Dan memang dalam dokumen laporan mereka, juga ada catatan permasalahan yang juga disertakan didalamnya. Misalnya terkait tenaga kerja, mesin, atau juga hak ulayat. Dan memang kami menemukan bahwa paling banyak itu mereka memberikan catatan soal hak ulayat,” Katanya.

Sofyan juga mengatakan, dalam monitoring tersebut juga ada keluhan dari pihak perusahaan terkait dengan BPJS. Sehingga kedepan pihaknya akan melakukan koordinasi, dengan instansi teknis terkait, agar persoalan BPJS tenaga kerja ini segera diselesaikan. 

“Ada juga kemarin yang kami temukan itu bahwa ada persoalan BPJS kesehatan, dan ini terjadi di beberapa perusahaan yang mengalami persoalan yang sama. Misalnya ada pekerja yang sudah terdaftar di KIS, atau juga asuransi kesehatan dengan swadaya sendiri. Perusahaan memang maunya supaya nanti nama-nama yang direkrut oleh perusahaan ini supaya ikut BPJS, sehingga kalau ada apa-apa, maka BJPS langsung bayar atau setor,”Terangnya. 

Sofyan juga menegaskan bahwa dalam proses administrasi ijin usaha, dinas PTSP hanya mempunyai sedikit kewenagan dalam hal proses. Sementara proses penyelesaian administrasi oleh perusahaan ini lebih banyak diselesaikan ditingakat OPD atau dinas teknis. 

“Kalau untuk perijinan memang sudah melalui satu pintu. Hanya saja PTSP dalam mengeluarkan ijin usaha bagi perusahaan ini kan harus berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas teknis. Misalnya dinas lingkungan hidup terkait lokasi dan kajian lingkungan. Begitu juga dinas lainnya. Sehingga ketika kami turun melakukan monitoring, kami juga mengajak dengan teman-teman dari OPD teknis agar mereka juga bisa langsung mengetahui kondisi perusahaan,”pungkasnya. (fat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed