oleh

Bupati, Wabup dan Sekda Serahkan Kembali Mobil Dinas

-Sorong Raya-215 views

Akan Diikuti Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah

 TEMINABUAN-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah fokus pada pembenahan dan penertiban aset dalam rangka rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua Barat Tahun 2019 ini. Bahkan KPK bekerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepolisian dan Kemendagri. Untuk itulah pejabat yang menguasai kendaraan dinas lebih dari satu harus diserahkan kembali ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sorsel. Sedangkan untuk Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) tidak lebih dari 2 mobil dinas. Sehubungan dengan itu Bupati Sorong Selatan (Sorsel) Samsudin Anggiluli, SE; Wabup Martinus Salamuk dan Sekda Dance Yulian Flassy, SE, M.Si menyerahkan kembali barang milik daerah (BMD) atau aset daerah berupa mobil dinas dan kelengkapannya kepada BPKAD Jumat (6/9) lalu di halaman Pemkab Sorsel dalam rangkaian Apel Pagi.

 Bupati Samsudin Anggiluli menyerahkan kembali 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport dan 1 unit mobil Ford Ranger Wiltruck serta Wabup Martinus Salamuk menyerahkan kembali 1 unit mobil Mitsubishi Kuda. Sementara itu Sekda Dance Yulian Flassy menyerahkan kembali mobil Toyota Avansa. Semua mobil dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik dan lengkap. Mobil dan kelengkapannya diterima langsung oleh Kepala BPKAD Frans B Kewetare, SE. Penyerahan kembali aset daerah diawali dengan pembacaan dan penandatanganan berita acara dan dilanjutkan dengan penyerahan kunci serta surat-surat mobil.

 Pada kesempatan tersbebut Bupati Samsudin Anggiluli menjelaskan, penyerahan kembali ini dalam rangka penataan dan penertiban aset daerah secara nasional di seluruh Indonesia. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah pensiun, PNS yang tidak lagi menduduki jabatan serta PNS atau pejabat yang memiliki kendaraan dinas lebih dari 1 unit wajib menyerahkan kembali ke BPKAD. Kalau ada di bengkel karena rusak harus difoto dan dilaporkan. Jika tidak diserahkan kembali sampai akhir bulan September ini maka KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian akan melakukan tindakan secara paksa mengambil kendaraan dinas masing masing. Tindakan yang sama juga terhadap aset daerah berupa rumah dinas. Setelah diserahkan kembali akan diatur kemudian untuk dihibahkan atau dilelang secara tertutup seseuai ketentuan yang berlaku. Untuk itulah pihaknya meminta pejabat yang menguasai kendaraan dinas lebih dari 1 unit segera dikembalikan, begitu pula bagi PNS yang sudah tidak menduduki suatu jabatan, yang sudah pensiun dan yang sudah pindah ke kabupaten lain segera menyerahkan kembali kendaraan dinas.(jus)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed