oleh

173 Unit Mobil Dinas Telah Dikembalikan

MANOKWARI-Koordinator Pencegahan  KPK Wilayah Papua dan Papua Barat, Maruli Tua kembali akan turun mengevaluasi langkah-langkah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penertiban aset daerah, terutama kendaraan dinas. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Sugiyono, SH mengatakan, kedatangan Koordinator Pencegahan KPK ini menindaklanjuti hasil evaluasi sebelumnya, Juli 2019.

Sudah banyak ASN atau pejabat  yang mengembalikan mobil dinas. Seorang pejabat hanya diperbolehkan mendapatkan 1 mobil dinas. “Kalau ada yang membawa 2 mobil dinas atau lebih, maka harus dikembalikan. Pejabat hanya bisa mendapat jatah 1 kendaraan dinas,” katanya kepada Radar Sorong, Senin (2/9/2019).

Kendaraan dinas yang telah dikembalikan ASN untuk sementara disimpan di halaman parkir kantor OPD (organisasi perangkat daerah). Pemprov Papua Barat belum memiliki tempat penyimpanan kendaraan.

Kepala Bidang Aset pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Papua Barat, Jakob Jitmau yang ditemui terpisah mengatakan, hingga saat ini mobil dinas yang dikembalikan ASN sebanyak  173 unit berasal dari 23 OPD. Kendaraan ini berasal dari pejabat eselon II, eselon III dan IV.

“Pejabat eselon II hanya bisa mendapat jatah 1 kendaraan dinas, eselon IV dan staf tak berhak dapat mobil dinas sehingga wajib dikembalikan,’’ ujar Jitmau kepada wartawan, di Swiss-belhotel Manokwari.

Penataan aset  yang disupervisi Deputi Pencegahan KPK lanjut Jitmau, saat ini masih fokus pada kendaraan roda empat. Masih banyak mobil yang masih berada di tangan mantan pejabat atau pensiunan atau di tangan pihak lain, seperti mantan anggota MRP dan DPR PB.

“Ada kendaraan yang berada di tangah pihak ketiga, yakni pada mantan anggota MRP, DPR Papua Barat. Tapi sementara ini kita fokus di ASN aktif dulu,” katanya.

Pemprov  Papua Barat telah membentuk Satgas Penertiban Aset dipimpin Sekda. Satgas ini beranggotakan, personel polisi, kejaksaan dan pihak terkait lainnya. “Salah satu tugas Satgas menyusut kendaraan dinas yang dibawa keluar Manokwari.  Satgas  ini melibatkan Polda, Kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional,” pungkasnya.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed