oleh

Bupati Maybrat Diminta Segera Lantik Pejabat

SORONG-DPRD Kabupaten Maybrat meminta Bupati Maybrat Drs. Bernard Sagrim,MM konsisten dan segera merealisasikan pernyataannya akan segera melantik pejabat eselon dua yang telah melalui proses fit and profer test, sebelum akhir bulan Agustus. Ketua DPRD Maybrat, Ferdinando Solossa,SE kepada Radar Sorong melalui sambungan telepon seluler, Senin (12/8) mengatakan, sebelumnya Bupati Maybrat dalam pernyataannya pada penutupan paripurna LKPJ tahun 2018 bahwa di bulan Agustus ini akan melakukan pelantikan pejabat eselon dua yang telah melalui proses fit job

Menurutnya, pelantikan pejabat defenitif sangat penting supaya efektif melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. “Pak Bupati sendiri sudah sampaikan bahwa sebelum akhir bulan Agustus akan ada pelantikan pejabat,” kata politisi Golkar ini. Menurutnya, dari hasil evaluasi dan monitoring di internal eksekutif maupun evaluasi dan monitoring lembaga legislatif, ada organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Maybrat yang tidak efektif dan konsisten tidak melaksankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. “Job Fit sudah dilakukan, dan hasilnya dari KSN sudah ada. Sehingga saya sebagai pimpinan DPRD dan juga sebagai Ketua Tim Pengendali Kemenangan Sagrim Kocu (Bupati-Wakil Bupati), minta dengan segera supaya Bupati Maybrat melaksanakan pelantikan pejabat pada bulan yang sudah disampaikan pada forum paripurna LKPJ,” kata Nando ~sapaan akrabnya~.

Dikatakan, ada beberapa indikator yang sangat berpengaruh terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat. Pertama, karena penempatan pejabat tidak sesuai dengan disipin ilmu dan juga kematangan rekam jejak dari pejabat yang bersangkutan. Kedua, terkait dengan leadersip pejabat yang bersangkutan. “Ada ego sektoral dan bagi kami ada ketidakmampuan OPD yang bersangkutan dalam mendistribusi tugas dan sebagian kewenangan yang dimiliki,” ucapnya.

Menurut Nando, dua tahun lebih adalah waktu yang sudah cukup bagi pejabat yang saat ini menduduki jabatan karena kompensasi politik pemilukada. “Bagi kami dua tahun adalah waktu yang sudah cukup bagi pejabat yang menduduki jabatan eselon dua karena kompensasi politik. Di tiga tahun sisanya, kami berharap supaya penempatan pejabat harus profesional sesuai keahlian dan disiplin ilmu, supaya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif,” tandasnya. (ris)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed